Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Berubah demi Citra Lebih Baik

DI suatu pagi, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum memanggil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja H Imam Gozali Tanjung. Perintahnya sangat jelas, Imam harus segera menutup 15 minimarket di salah satu kabupaten di Jawa Barat, yang tidak memiliki izin alias ilegal.

Tidak perlu waktu lama, perintah itu sudah terlaksana. Tanpa kompromi, minimarket pun disegel dan tidak bisa beroperasi lagi.

Pada waktu yang lain, Bupati kembali meminta Imam menyertainya untuk melakukan inspeksi mendadak di kalangan internal, pegawai Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, seusai Lebaran. Satu per satu ruangan kantor dimasuki Bupati untuk melihat langsung masih adakah pegawai yang membolos.

"Saya minta yang tidak masuk tanpa izin diproses dan harus ada sanksi," kata Bupati kepada Imam.

Sebelumnya, kerja keras sudah dilakukan Imam dan anak buahnya di bulan Ramadan. Mereka harus menyisir dan merazia rumah makan yang buka di siang hari untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Peran Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah sangat dirasakan di Kabupaten Tasikmalaya. Karena itu, tidak mengherankan jika peringatan hari ulang tahun ke-65 Satpol PP Indonesia, di Kabupaten Tasikmalaya, pada Senin, 20 April lalu, dirayakan dengan sangat meriah.

Upacara HUT Satpol PP itu juga dirangkaikan dengan HUT ke-53 Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan HUT ke-93 Pemadam Kebakaran. Digelar di lapangan upacara Bojong Koneng, Kecamatan Singaparna, upacara juga dihadiri seluruh pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Warga pun bergabung ke tengah lapangan saat panggung hiburan dimulai.

"Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP ialah tangan kanan kepala daerah. Setiap upaya pembangunan di daerah mustahil terlaksana jika ketertiban dan ketenteraman belum tercapai," papar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulum.

Tugas utama Satpol PP, lanjut Menteri, ialah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. "Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat ialah institusi yang sangat penting dan strategis bagi jalannya roda pemerintahan di daerah," tandasnya.

Bersama
Saat ditemui kemarin, Bupati Uu Ruzhanul Ulum mengakui Satpol PP merupakan pegawai negeri sipil dengan kemampuan dan kewenangan lebih, tetapi juga dituntut dapat menjunjung tinggi kehormatan dan memiliki disiplin kerja yang baik. Untuk itu, mereka harus melakukan perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak.

"Dulu, Satpol PP digambarkan sebagai petugas yang bertindak kasar, beringas, dan sewenang-wenang. Ini harus diubah dan harus profesional," tegas Bupati.

Ia menambahkan Kementerian Dalam Negeri telah memberikan dana alokasi khusus (DAK) kepada 54 daerah untuk pembangunan kantor dan pembelian sarana mobilitas, total sebesar Rp126 miliar. Diharapkan, pada 2016 nanti, dana itu bisa meningkat sehingga keberadaan Satpol PP bisa mendorong pemerintah daerah bekerja lebih baik dan optimal.

Anggota Satpol PP, lanjut dia, sangat melekat dengan pemerintah daerah, termasuk bupati. "Kami berangkat bersama mereka. Di mana pun berada, mereka ada di samping kami. Satpol PP ialah lembaga yang tidak terpisahkan dengan pribadi bupati dan kedinasan," papar pria yang memimpin Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan wakilnya, Ade Sugianto, itu.

Selain Satpol PP, peran strategis lain ditunjukkan petugas Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran. "Peran mereka hampir sama dan berkesinambungan. Mereka terus membantu dan menolong masyarakat," tandas Uu.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Imam Gozali Tanjung menyatakan pada HUT ke-65, dia anggotanya tetap melaksanakan tugas memberantas peredaran minuman keras dan menertibkan pedagang kaki lima. Selain itu, pihaknya membantu pengamanan saat unjuk rasa dan mengamankan pejabat serta kantor pemerintahan.

"Kami masih membutuhkan tambahan anggota Satpol PP karena jumlahnya sekarang baru 120 orang. Di sisi lain, tugas kami cukup banyak, mulai menjaga keamanan kantor bupati, dinas, dan instnasi, bahkan menyegel minimarket ilegal hingga menertibkan lapak pedagang kaki lima," tandasnya. (AD/N-3)