Jabar Gelar Sensus Ekonomi 2016

SENSUS ekonomi 2016 untuk wilayah Jawa Barat resmi dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dalam Apel Siaga Sensus Ekonomi 2016 di Halaman Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung pada Minggu (28/2).

Sensus Ekonomi merupakan pendataan terhadap semua data ekonomi, baik yang berskala ekonomi besar, sedang, kecil hingga mikro, termasuk di dalamnya jumlah tenaga kerja yang diserap, output yang dihasilkan, upah buruh, dan sebagainya.

Sensus ekonomi di Jabar yang digelar Mei akan melibatkan sekitar 66.981 orang pegawai lapangan baik dari BPS serta pegawai lapangan dari mitra BPS. Namun, pengumpulan data awal serta berbagai kegiatan persiapan lainnya seperti rapat koordinasi dan lainnya telah dilakukan sejak tahun 2014 lalu dan Mei nanti akan dilakukan pendataan mulai dari pendataan bangunan usaha. Sensus Ekonomi ini akan selesai pada tahun 2018 mendatang.

Menurut Aher, sensus ekonomi ini merupakan sensus paling kompleks dengan responden yang bervariasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sensus akan mencakup 19 sektor ekonomi yang diperkirakan akan melibatkan 28 juta pelaku usaha di 34 provinsi, 98 kota, 433 kabupaten, 6.989 kecamatan, dan 23.169 desa.

Diharapkannya, sensus ekonomi ini mampu memberikan iformasi valid mengenai data kegiatan ekonomi di Jawa Barat sebagai pondasi untuk membuat perencanaan dan kebijakaan yang lebih terarah dan tepat sasaran, terlebih lagi saat ini, imbuh Aher, Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean.

"Indonesia telah resmi memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean. Indonesia dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan agar Indonesia dapat merebut peluang atas keterbukaan arus barang, jasa, serta modal yang berlaku antarnegara Asean, sehingga MEA dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional," jelas Aher.

Lebih jauh, ujar Aher, Jawa Barat harus mampu merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam rangka penguatan daya saing para pelaku usaha, khususnya UMKM. "Untuk itu, sangat dibutuhkan informasi yang mampu menggambarkan secara lengkap, valid, dan mutakhir tentang level, struktur, karakteristik, serta daya saing dari semua skala usaha atau kegiatan ekonomi non-pertanian di Jawa Barat, sebagai pondasi perencanaan yang lebih terarah dan kebijakan yang lebih tepat sasaran," tambah Aher.

Aher juga meminta kepada BPS untuk memperbaiki data kegiatan ekonomi di Jawa Barat, seperti jumlah dunia usaha, produktivitas, jumlah tenaga kerja, hingga kegiatan ekspor industri pengolahan nasional dimana 53%-nya ada di Jawa Barat. (OL-2)