Kaltim Ingin Tutup Seluruh Lokalisasi Tanpa Ribut

PROVINSI Kalimantan Timur resmi mencanangkan penutupan seluruh lokalisasi prostitusi. Hal itu untuk mendukung program Kementerian Sosial yang baru dinyatakan 29 Januari 2016, Indonesia Bebas Lokalisasi di 2019.

"Mulai hari ini kita canangkan penutupan lokalisasi di seluruh Kalimantan Timur," kata Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak, saat penutupan lokalisasi KM 10 Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kaltim, Sabtu (27/2).

Penutupan lokalisasi KM 10 Loa Janan merupakan awal dari semua penutupan lokalisasi di Kaltim. Dalam waktu dekat Kaltim menargetkan untuk menutup dua lokalisasi, KM 10 Loa Janan dan Kitadin.

Awang pun membandingkan proses penutupan lokalisasi dengan wilayah lain di Indonesia seperti Kalijodo, Jakarta. Ia menegaskan penutupan lokalisasi di Kaltim tanpa ada ribut-ribut.

"Lokalisasi ditutup tidak ribut-ribut, malah didukung oleh masyarakat setempat, karena ada jaminan hidup yang diberikan," jelas Awang.

Kepala Dinas Sosial, Siti Rusmalia Idrus, menjelaskan akan ada beberapa pembinaan yang dilakukan kepada eks pekerja seks komersial (PSK). "Seperti sistem panti, memberikan keterampilan sehingga mandiri melakukan perkerjaan yang tidak melanggar norma, misalnya menjahit, kuliner kecantikan, serta kegiatan yang diiginkan mereka," jelas Siti di kesempatan yang sama.

Kaltim menyusul melakukan rakor tingkat provinsi setelah pemerintah pusat mencanangkan Indonesia Bebas Lokalisasi di 2019.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, Kaltim memiliki 35 lokalisasi. Saat ini menempati posisi terbanyak di Indonesia.

Pencanangan penutupan lokasisasi di Kaltim dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Khofifah pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah daerah Kaltim.

"Kita bahagia sekali Pemprov Kaltim dan bupati serta wali kota sudah melakukan rakor tingkat provinsi, sehingga menyiapkan untuk penutupan lokalisasi," ujar Khofifah. (OL-1)