Usulan Pegunungan Meratus Jadi Taman Nasional Menguat

USULAN menjadikan kawasan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan sebagai taman nasional terus menguat. Hal ini dikemukakan Zulfa Asma Vikra, Ketua Kaukus Peduli Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPRD Kalsel, Senin (22/2) di Banjarmasin.

Menurutnya, pemerintah pusat hendaknya menetapkan kawasan Pegunungan Meratus yang membentang di sembilan kabupaten di Kalsel menjadi taman nasional. Usulan ini juga mengacu pada provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah yang memiliki Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Timur memiliki Taman Nasional Kutai, dan Kalimantan Barat memiliki Taman Nasional Danau Sentarum.

"Kami ingin kawasan pegunungan meratus menjadi taman nasional," ujar Zulfa.

Kaukus lingkungan DPRD Kalsel juga berharap adanya dukungan masyarakat adat dan pemerintah pusat. Keinginan kaukus dewan itu direspon positif pemerintah pusat melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kemenhut Hadi Daryanto.

Hadi yang berhadir di acara deklarasi kaukus tersebut mengatakan bagaimana membentuk Taman Nasional Meratus dan masyarakat adatnya diakui hak-haknya, tentu harus didukung proses politik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Hadi menambahkan hal ini sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2014, dimana peran gubernur jadi penting untuk proses politik di masing-masing provinsi. Pasalnya, gubernur sekarang dilantik langsung oleh Presiden sebagai wakil pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan termasuk menjaga lingkungan serta menerbitkan perizinan yang langsung di provinsi, tentunya dengan melibatkan DPRD Provinsi beserta masyarakatnya.

"Dengan terbentuknya kaukus yang bersifat inklusif ini demi kepentingan bersama menjaga kelestarian lingkungan dan kehutanan," pungkasnya.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup RI H Gusti Muhammad Hatta menyambut positif wacana menjadi Meratus sebagai taman nasional demi menjaga kelestarian lingkungan dan hutan.

"Saya setuju Pegunungan Meratus itu dipertahankan, entah apakah namanya taman hutan rakyat atau taman nasional. Jadi sekarang perlu kontrol yang ketat mumpung kondisinya belum rusak parah," ujarnya. (OL-2)