Pemerintah Berpihak, Rakyat Jadi Kuat

DUA peraturan Gubernur Jawa Timur ini menjadi wujud nyata keberpihakan terhadap produksi rakyat sendiri. Yang pertama diterbitkan pada 2012, yakni Peraturan Gubernur No 3 yang menyoal larangan impor daging dan menolak impor daging sapi.

Setahun kemudian, pro kontra impor beras juga disikapi Gubernur Soekarwo dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 yang isinya menolak impor beras. "Pakde Karwo mau melindungi petani dan peternak sapi, sebagai pelaku ekonomi terbesar. Jawa Timur saat itu mengalami surplus beras hingga 4,96 juta ton," papar Ketua Media Research Center, Asep Setiawan, di Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu.

Dalam Focus Group Discussion yang diikuti 24 ahli itu, Asep sepakat bahwa peraturan perundangan harus menjadi bagian dari restorasi kebijakan ekonomi nasional. Selain itu, pola hubungan eksekutif-legislatif harus menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi.

Menurut dia, stabilitas politik menjadi instrumen yang dapat memengaruhi sentimen negatif maupun positif. Karena itu, stabilitas politik dalam negeri menjadi prioritas dalam membangun fundamental ekonomi dalam jangka panjang.

Khusus di Jawa Timur, prinsip-prinsip Jatimnomics bisa dijadikan model restorasi kebijakan ekonomi nasional untuk percepatan kemandirian bangsa. Dia bisa menjadi solusi unggulan, selain enam seri paket ekonomi yang sudah diterbitkan pemerintah.

Jatinomics di mata Asep, ialah berkembangnya kekuatan inovatif dan inklusif ekonomi lokal berbasis usaha mikro kecil dan menengah (UKM). Ia juga merupakan semangat entrepreneurship yang berdiri kukuh dalam pasar nasional, regional, dan global.

Pun dalam forum itu, para ahli melihat ada 84 indikator yang membuat Jawa Timur layak dinilai berhasil. Indikator tersebut terbagi menjadi enam kelompok besar, yakni strategi empat jalur pembangunan ekonomi Jatim, aspek fundamental strategi pembangunan ekonomi, aktivitas ekonomi utama Jatimnomics, sektor potensial Jawa Timur, konstruksi strategi pembangunan ekonomi nasional, serta misi dan program kerja Pemprov Jawa Timur.

Pendidikan

Para ahli pun menyusunnya menjadi tiga hal besar, yakni sistem produksi, sistem pembiayaan, dan sistem pembayaran. Selain itu, sumber daya manusia menjadi faktor fundamental dalam membangun produktivitas.

"Kebijakan ini dilakukan Pemprov Jatim dengan meningkatkan rasio SMK

dengan SMA, 70% banding 30%. Peningkatan standardisasi keterampilan melalui pendidikan berbasis komunitas serta praktik inovatif

pendirian SMK mini dengan sembilan keterampilan," terang Asep.

Masih untuk menelurkan SDM yang andal, konsentrasi lainnya ialah restrukturisasi kebijakan pembangunan kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan dalam rangka meningkatkan SDM yang produktif.

Kebijakan ini fokus kepada promotif dan preventif, dengan menggeser pola pelayanan pada geografis pemerintahan paling hilir di tingkat desa dan kelurahan. Praktik inovatif diwujudkan dengan membangun pondok

kesehatan desa (ponkesdes) di Jawa Timur dan menambah jumlah perawat. Untuk membiayai mereka, honor diberikan dari pembagian APBD provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian pascapanen. Mesin-mesin pertanian sudah mampu dibangun anak bangsa sehingga

kebijakan impor menjadi tidak rasional.

"Industri rakyat perlu didorong untuk menerapkan teknologi tepat guna pada proses pascapanen. Dorongan ini akan mampu mengakselerasi peningkatan produktivitas on farm," imbuh Asep.

Di sisi lain, Asep juga mengkritisi sistem pembiayaan. Meski penting dalam pembangunan ekonomi, soal yang satu ini acap kali kurang mendapat perhatian. "Pembiayaan pembangunan dari pemerintah, baik melalui APBN, APBD daerah selalu bersifat hibah atau grant. Akibatnya, masyarakat kurang memiliki etos kerja," tegasnya.