Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono menilai tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo masih banyak kendala dan masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Ia juga memandang manfaatnya masih belum bisa dirasakan masyarakat luas.
Menurut Bambang, jika tol laut dikatakan bisa menurunkan disparitas harga itu belum terwujud. "Program tol laut justru menyedot subsidi dari APBN, jadi lebih baik tol laut dikaji ulang," katanya.
Program tol laut yang menjadi salah satu proram andalan Presiden Joko Widodo yang dimulai sejak 2014 tersebut dalam perjalanannya banyak terganjal berbagai kendala.
"Mulai dari konsepnya yang belum jelas hingga sinergitas antarlembaga yang langka ditemui dan belum terealisasi," ucap Bambang.
Bambang mengaku program tol laut tidak sesuai harapan dan banyak salah kaprah dalam pelaksanaannya.
"Barang-barang yang diangkut oleh tol laut ini tidak pernah dikontrol dan akhirnya dilepas ke mekanisme pasar," tutur Bambang.
Dalam program tol laut, pemerintah menyatakan barang yang diangkut seharusnya 11 komoditas pokok. Akan tetapi, pada kenyataannya tol laut ini turut mengangkut komoditas lainnya seperti barang elektronik dan sepeda.
"Ini yang seharusnya Pak Jokowi dan Pak Menko Maritim perlu turun ke bawah untuk mengecek langsung," jelas Bambang kepada wartawan, di Serang, Banten, Jumat (1/11).
Pada 30 Oktober 2019, Presiden Jokowi mengeluhkan tidak optimalnya sasaran yang dicapai oleh tol laut. Jokowi mengatakan ada pihak swasta yang memonopoli program tol laut sehingga tujuan yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan.
Bambang mengaku tidak sependapat dengan pernyataan Jokowi. Menurutnya, selama ini justru pihak swasta malah tidak diberikan kesempatan yang besar. Program tol laut lebih dimonopoli BUMN yang bergerak di bidang pelayaran yakni PT Pelni.
Padahal, kata Bambang, tercatat 26 ribu kapal yang dioperasikan oleh sekitar 3.000 perusahaan nasional untuk mengangkut barang lewat angkutan laut.(OL-09)
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) terus gencar melakukan transformasi layanan dan bisnis
Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan mengoperasikan kapal penyelamatan pada 14 Agustus mendatang untuk penanganan bencana di perairan.
Dengan kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien.
Tim Basarnas menevakuasi 13 orang yang terombang-ambing di laut karena kapal mereka mati mesin.
Diharapkan danya transfer teknologi untuk menunjang dan meng-upgrade kapal-kapal yang sekarang beroprasi di Indonesia.
PARA pengusaha di Batam terus mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengembalikan harga tiket feri Batam-Singapura ke level yang lebih terjangkau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved