Politik Uang Hambat Revolusi Mental

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla selalu mendengungkan tentang revolusi mental untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.

Namun, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengingatkan bahwa politik uang bisa merusak tujuan revolusi mental.

Hasyim mencontohkan, dia pernah berbicara di Pasuruan, Jawa Timur. Di sana ia mengingatkan, awas nanti serangan fajar, awas nanti ada money politics. Salah satu dari mereka kemudian menyampaikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

"Pak Hasyim, saya itu sudah mulai kemarin menunggu serangan fajar, loh kok sampai hari ini saya tidak diserang-serang," ungkap Hasyim saat menjadi pembicara dalam pertemuan Forum Rektor Indonesia 2016, di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (30/1) malam.

Dari pertanyaan tersebut, Hasyim mengambil kesimpulan, sebagian masyarakat telah berperilaku pragmatis seperti yang lazim dilakukan para politisi.

Sikap sebagian masyarakat tersebut muncul karena mereka menganggap setelah si calon terpilih dan dilantik, semua sudah selesai.

"Sikap tersebut akan merusak revolusi mental (jika dibiarkan)," katanya.

Untuk itu, perlu dicarikan jalan agar demokrasi berjalan sesuai dengan kompetensi melalui revolusi mental. Hasyim menyebut wujud revolusi mental sudah ada dalam Pancasila.

Revolusi mental harus dimulai dari penguatan modal sosial yang biasa disebut kepribadian Indonesia. Modal sosial itulah yang menjadi fondasi dari revolusi mental.

Selain itu, lanjutnya, ada pilar-pilar yang harus ditegakkan, yaitu keadilan hukum, amanat politik, pemerataan ekonomi, dan kepribadian dalam budaya.

Semua itu berada dalam payung sistem, tata kelola, dan kualitas integritas penyelenggara negara.

Salah urus

Syafii Maarif menyebutkan sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, tetapi mimpi untuk mencapai keadilan sosial masih sangat jauh dari harapan.

Jika ukuran pendapatan per hari US$2, lanjut dia, dari 254 juta rakyat Indonesia, jumlah rakyat miskin sekitar 127 juta atau 50%.

"Di mana letak kesalahan sehingga lautan kemiskinan masih terbentang luas? Jawabannya sederhana, bangsa dan negara ini sudah lama salah urus," tegasnya.

Menurut tokoh yang akrab disapa Buya itu, untuk pembenahan kehidupan bangsa dan negara demi keadilan sosial sebagai tujuan kemerdekaan, sistem demokrasi di Indonesia harus diwujudkan melalui konsep daulat rakyat, bukan daulat tuanku.

"Namun, prinsip daulat rakyat akan sulit dicapai manakala politik uang masih dibiarkan merajalela hampir tanpa kendali, seperti yang terjadi sekarang ini," pungkasnya.

Revolusi mental merupakan gerakan yang dipelopori Partai NasDem dalam Pemilu Legislatif 2014. Gerakan tersebut mendongkrak partai baru itu masuk jajaran parpol yang berhak memiliki kursi di parlemen.

Partai itu pun konsisten menjalankan revolusi mental, antara lain meminta fraksinya di DPR untuk menolak dana aspirasi sebesar Rp20 miliar bagi setiap anggota DPR per tahun.

Penolakan itu disampaikan Ketua F-NasDem DPR Victor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Ketua Johnny G Plate. Menurut Victor, fraksinya telah menganalisis dan mengkaji program dana aspirasi tersebut.

"Partai NasDem menganggap dana aspirasi ialah program akal-akalan DPR dan dianggap cacat pikir. Seharusnya DPR berpikir akan pembangunan di masa yang akan datang, bukan berpikir membangun daerah masing-masing," Victor.

(P-3)