Mahalnya Biaya Jadi Kendala Akreditasi Rumah Sakit

PERATURAN Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional mencantumkan bahwa fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS di tahun 2019 harus sudah atau diwajibkan memiliki sertifikat akreditasi. Mahalnya biaya akreditasi itu pun menjadi lambatnya rumah sakit untuk mengurusnya dan akibatnya sejumlah rumah sakit pun harus berhadapan dengan persoalan kontrak BPJS Kesehatan.

Di Karawang misalnya, terdapat empat rumah sakit yang belum terakreditasi yaitu Rumah Sakit Islam Karawang, Rumah Sakit Delima Asih, Rumah Central Medika dan Rumah Sakit Karya Husada.

"Terdapat empat rumah sakit. Tetapi mereka mendapatkan surat edaran menteri. Dan masih bisa menjalankan pelayanan BPJS, dengan catatan akreditasnya harus dikerjakan," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Karawang, Unting Patri Wicaksono Pribadi usai menggelar hearing dengan DPRD Karawang, Senin (7/1).

Sementara itu Direktur Utama Rumah Sakit Islam Karawang, Agus M Sukandar mengakui jika hambatan utama dalam akreditasi rumah sakit adalah persoalan biaya. Beberapa persiapan yang harus dilakukan di antaranya adalah tahapan bimbingan, survei simulasi dan survei langsung.

"Kalau tahun 2012 kita sudah akreditasi. Karena aturan baru lagi, kita mesti akreditasi lagi. Kalau dahulu itu kan cuma ada lima pelayanan," katanya.

Agus mengakui biaya yang harus disiapkan oleh rumah sakit yang paling mahal adalah opersional alat kesehatan yang harus sesuai dengan akreditasi. "Mesti ada alat-alat medis yang harus disiapkan. Misalnya ruang sterilisasi itu juga mesti disiapkan. Persiapan ini yang mahal. Tetapi kita yakin mampu mengejarnya, karena saat ini sudah masuk dalam tahapan akreditasi," katanya. (X-11)