Suku Bajo, Yang Terpinggirkan Punya Kontribusi Besar

Sang Pencipta memang tak perhitungan menganugerahi Indonesia dengan potensi wisata alam yang mampu mengundang decak kagum. Namun penduduk di Tanah Air tidak boleh terlena. Sebab tak ada yang abadi di dunia ini. Begitu juga dengan keindahan alam. Anugerah keindahan harus dijaga, salah satunya melalui konsep keberlanjutan (sustainability).

Dari sekian banyak potensi wisata alam, nama Wakatobi rasanya masuk dalam unggulan. Bagaimana tidak, dari total 850 ribu spesies terumbu karang yang hidup di bumi ini, 70% di antaranya berada di perairan timur Indonesia, termasuk Wakatobi, yang merupakan bagian dari wilayah Sulawesi Tenggara. Tidak mengherankan bila pemerintah menetapkan 1,39 juta hektare dari luas perairan Wakatobi sebagai Taman Nasional. Air laut yang bening bak cermin, ditambah dengan beragam jenis spesies ikan yang asyik berenang ke sana ke mari, jelas menjadi magnet bagi penggemar diving.

Berbicara bagaimana menjaga kelestarian alam, Wakatobi tampaknya patut bersyukur dengan keberadaan masyarakat Suku Bajo. Suku yang dikenal hidup nomaden di atas permukaan laut ini memang memandang laut sebagai saudara. Dari sekitar 90 ribu jiwa penduduk Wakatobi, sebanyak 10% merupakan Suku Bajo dan paling banyak berdomisili di perairan Desa Mola. Sayangnya, apa yang kerap ditonjolkan pemerintah atau media sekalipun terhadap eksistensi suku tersebut menyangkut seputar kemiskinan. Masyarakat Suku Bajo mengaku jengah dengan eksploitasi yang salah alamat.

"Bajo bukan sekedar suku, bukan pula masyarakat yang harus dikasihani," tutur Presiden Suku Bajo Indonesia Abdul Manan dalam Rembug Masyarakat Bajo di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Rabu (21/10).

Seruan Manan, sapaan akrabnya, sontak disambut tepuk tangan masyarakat Suku Bajo dalam acara yang diprakarsai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta organisasi internasional Food Agriculture Organization (FAO).

Manan berpendapat dalam serangkaian program yang dikedepankan pemerintah, Suku Bajo acapkali diposisikan sebagai obyek. Padahal Suku Bajo yang diwarisi kemampuan mengarungi lautan, semestinya berperan sebagai garda terdepan menjaga kelestarian perairan biru.

"Tolong lihat kami yang sudah berperan aktif. Kami bukan pencemar atau perusak. Pemerintah seharusnya membuat strategi kebijakan yang melibatkan kami," sambung salah satu warga Suku Bajo asal Desa Mola Andi, yang kembali menegaskan Suku Bajo tidak membutuhkan rasa iba.

Andi sadar perbedaan konsep kebahagiaan yang dianut masyarakat perkotaan pada umumnyalah yang membentuk stigma kemiskinan identik dengan Suku Bajo. Masyarakat Bajo disebutnya memiliki prinsip warisan leluhur "kalau ada rezeki di laut, jangan dibawa semua ke darat". Itu yang menjadikan masyarakat Bajo hidup sederhana meskipun kekayaan laut di sekitar amat melimpah.

"Kami terbiasa hidup secukupnya," pungkas Andi.

Keniscayaan yang perlu memandang Suku Bajo sebagai subyek, bukan sekedar obyek, turut diutarakan Deputi IV Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin. Dengan lugas dia menyatakan konservasi alam Wakatobi tidak akan sukses tanpa peran Suku Bajo. Dia bahkan menyebut masyarakat Bajo sebagai penjaga utama ekosistem perairan wilayah yang masuk dalam 10 kawasan pariwisata strategis. Sebab, nafas dari pengembangan wisata Wakatobi ialah kekayaan biota laut khususnya keanekaragaman jenis karang.

"Kalau ekosistem karang tidak bisa dijaga, dampaknya luas sekali untuk pariwisata Wakatobi," cetus Safri.

Dia sepakat masyarakat Bajo tak boleh menjadi penonton, namun harus berperan sebagai "pemain" dalam mengembangkan sektor pariwisata di Wakatobi. Oleh karenanya, sambung Safri, pemerintah bakal memperkuat kemampuan masyarakat Bajo, tentunya berangkat dari keahlian dasar mereka. Ambil contoh sebagai guide (pendamping) wisatawan yang hendak menyelam atau melihat atraksi lumba-lumba.

"Masyarakat Suku Bajo punya insting yang kuat akan kehidupan laut. Keahlian itu yang harus diangkat," tukas dia.

Basis pengetahuan kepariwisataan yang diajarkan garis besarnya menambah keterampilan untuk memberikan nilai tambah. Termasuk bagaimana mengelola keuangan hingga berkomunikasi dengan wisawatan melalui pendekatan hospitality.

"Kami sadar masyarakat Bajo orientasinya masih melaut. Makanya untuk pendidikan yang akan diberikan sifatnya nggak formal. Harus menyesuaikan," kata Safri.

Menuju Kawasan Ekonomi Khusus

Dari 10 kawasan pariwisata strategis, baru 3 yang dijatuhi gelar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni Tanjung Lesung, Mandalika dan Morotai. Dalam hal ini Wakatobi bisa menyusul asalkan memiliki roadmap (peta jalan) yang matang ditambah keseriusan dari pemerintah daerah.

"Soal roadmap menuju KEK, dari kementerian teknis yaitu Kementerian Pariwisata sebenarnya tengah menyiapkan tidak hanya untuk Wakatobi tapi 6 kawasan pariwisata strategis lainnya," papar Safri.

Berbicara kesiapan daerah, spesifik yang perlu diperkuat ialah sistem manajemen. Pengembangan kawasan wisata mulai dari infrastruktur hingga akomodasi tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pada tatanan ini, jelas Safri, pemerintah daerah diberikan kesempatan menyambut kehadiran investor asing. Asalkan pemerintah daerah memiliki kendali penuh dalam mengontrol keberadaan investor.

"Tidak masalah resor dikelola asing. Tapi kita perlu sistem agar masyarakat itu terlibat, keuntungan buat masyarakat harus jelas. Jangan sampai mereka jadi penonton saja seolah ada tapi tidak dianggap," tegasnya.

Kendati demikian, Safri memastikan pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam perjalanan daerah menggapai label KEK. Mengingat, ada sejumlah parameter yang perlu dipenuhi sebagai prasyarat KEK, seperti infrastruktur yang memadai dan aksesibilitas.

"Evaluasi akan terus dilakukan. Minimal sebulan sekali pemerintah pusat meninjau langsung, makanya ada tim pendamping dari lintas kementerian atau lembaga terkait," serunya.

Menurut Safri, adalah kebanggaan bagi pemerintah setempat tatkala mengetahui potensi wisata di daerahnya masuk dalam daftar prioritas calon KEK. Pasalnya, tidak seluruh daerah wisata mendapatkan keistimewaan tersebut.

"Dampak signifikan bagi daerah yang sudah mengantongi label KEK jelas ada perubahan di alokasi budget anggaran dalam APBN. Mengapa? Karena daerah itu support dengan kebijakan nasional," urai Safri yang merujuk pada kebijakan pemerintah menambah daftar negara bebas visa guna menggenjot arus wisatawan ke Tanah Air. (Q-1)