Bupati Nonaktif Purbalingga Sebut Uang Korupsi juga Dinikmati PDIP

BUPATI nonaktif Purbalingga Tasdi didakwa terlibat suap dan gratifikasi proyek pembangunan Islamic Center tahap II. Dia menerima uang sebesar Rp115 juta dari Rp500 juta yang dijanjikan untuk proyek bernilai Rp22 miliar itu.

Tasdi menyebut tetap 'berdarah' Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, dia mengaku tidak menikmati sendiri uang haram tersebut.

"Saya tidak menikmati karena uangnya mengalir untuk kepentingan daerah dan kepentingan partai," katanya usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/11).

Ia mengaku mengemban tugas berat. Selain menjadi bupati Purbalingga, ia juga menjabat sebagai ketua Dewan Pengurus Cabang PDIP.

"Waktu itu kan pas ramai-ramainya pilgub. Kita ditargetkan meraih 70% suara, semua upaya kita lakukan," ujarnya.

Dia berdalih menjadi Robin Hood. Uang yang diterimanya dari swasta digunakan untuk kepentingan warga Purbalingga dan partai. Dia meminjam uang Rp400 juta.

"Itu untuk menutup temuan-temuan pemeriksaan BPK, ada kegiatan tidak jalan. Akhirnya saya tutup, jadi untuk kepentingan daerah, saya tidak nikmati uang itu," terangnya.

Dia pun mengklaim uang tersebut dipakai untuk kegiatan syukuran setiap ada peresmian jalan. Dia mengaku memerintahkan anak buahnya untuk mengadakan syukuran pentas wayang kulit.
 
"Saya merasa salah karena memerintahkan anak buah untuk membantu saya," jelasnya.

Kemudian dia berusaha berkomitmen untuk membangun partainya di Kabupaten Purbalingga. Saat mencalonkan diri dia berjanji akan memberikan bantuan sepeda motor dan mobil operasional.

Dia juga memiliki program untuk mengamankan tiket maju kembali menjadi Bupati Purbalingga pada periode 2021-2026.

Dia bersyukur aksinya telah dihentikan KPK. Dia akan menerima keputusan Majelis Hakim atas hukuman kepada dirinya. (Medcom/OL-1)