Butuhkan Dana Rp7,2 Triliun, Pembangunan LRT Sumsel akan Dibiayai Pemerintah

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sumatera Selatan (Sumsel), Nasrun Amir, mengatakan bahwa pembangunan Light Rapid Transit (LRT) di Sumsel membutuhkan dana Rp 7,2 Triliun. Ia ingin semuanya dibiayai pemerintah negara.

"Rp 7,2 Triliun dan itu bukan investasi. Saya kembalikan pada falsafah bahwa  transportasi masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah," kata Nasrun di kantornya, Jalan Kapten A. Rivai, Palembang, Sumsel, Selasa (25/8).

Padahal sebelumnya Nasrun pernah bertemu dengan beberapa investor. Namun Ia tak yakin dengan investor, proyek LRT selesai tepat waktu.

"Tadinya empat tahun mencoba tapi jalan di tempat. Kita mencoba mengundang investor tapi karena projek ini keliatannya tidak profitable sehingga maju mundur," sebutnya.

Untuk itu Nasrun tak ingin berharap pada investor. Ia meminta pada Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementwrian Pemuda dan Olahraga.

"Nah karena saya anggap tidak mau, saya lapor Pak gubernur ini tidak mungkin, izinkan saya lakukan pendekatan dengan Kemenhub dan Kemenpora, lalu konsul ada kemungkinan dibiayai pemerintah pusat melalui APBN atau melalui penugasan pada BUMN," ungkap Nasrun.

Nasrun menjelaskan akan ada dua pilihan skema. Yang pertama Build Transfer Operation (BTO) dan public private partnership (PPP). "Ada dua scheme, scheme pertama build transfer, dibuat dulu oleh BUMn, dibeli kembali pemerintah pusat dan dikelola pemerintah pusat," terangnya.

"Scheme kedua  private public partnership. Tapi tidak murni swasta, dilakukan penugasan kepada beberapa BUMN, mereka yang mengelola. Masyarakat mau yang mana monggo yang penting barang ada di kita dan bisa membantu masyarakat Sumsel," lanjutnya. (Q-1)