Pemda Terlibat Kasus Hukum makin Banyak

KASUS hukum yang melibatkan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan terus meningkat. Pemprov Kalsel pun menjalin kerja sama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini dikemukakan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, di sela-sela kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemprov Kalsel dan Kejaksaan Tinggi Kalsel di Banjarmasin, Rabu (6/5).

"Belakangan ini perkara perdata yang melibatkan pemda luar biasa meningkat," ungkap Rudy.  Menurut hampir tiap mingguada agenda sidang gugatan baik antara pemda dengan masyarakat maupun antara pemda dan instansi pemerintah lainnya.

"Akhir-akhir ini pegawai biro hukum pemda disibukkan dengan padatnya jadwal persidangan," tambahnya.  Perkara-perkara yang marak antara lain gugatan terhadap kebijakan pemda, pengadaan barang dan jasa, termasuk perkara gugatan pemberhentian pegawai dan sebagainya.

Karena itu, menurut Rudy, pihaknya memandang kerja sama tentang penanganan masalah hukum dengan kejaksaan ini sangat penting. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Puji Basuki Setiono mengatakan kerja sama bidang hukum ini juga dilakukan bersama pemda di 13 kabupaten/kota serta instansi (SKPD) di dalamnya.

"Selama ini kerja sama bidang hukum antara pemda dengan kantor pengacara negara telah banyak dilakukan danterbukti mampu menyelamatkan kekayaan negara dan menjaga kewibawaan pemerintah," tuturnya. (Q-1)