KPU Kota Yogyakarta Hemat Dana Pilkada 31 Persen

KOMISI Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, mengembalikan dana penggelaran Pilkada serentak 2017 sebesar Rp3,69 miliar ke kas daerah. Dana itu, jelas Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto, merupakan hasil penghematan.

"Dari total anggaran yang kami terima dari APBD 2016 Kota Yogyakarta sebesar Rp14,9 miliar, kami berhasil berhemat hingga 31 persen," katanya, Selasa (12/9/2017) di Yogyakarta.

Menurut dia sisa anggaran tersebut kemudian dikembalikan ke kas daerah. Ia mengungkapkan, penghematan itu dilakukan di sejumlah pengeluaran, Namun yang cukup besar, penghematan itu terjadi karena penggunaan e-katalog untuk pembelian barang dan jasa.

"Penggunaan e-katalog sangat berpengaruh pada nilai pembelanjaan karena bisa cukup hemat," kata Wawan.

Selain itu, KPU Kota Yogyakarta juga dapat melakukan penghematan pada belanja fasilitasi kampanye selama pilkada. Pada Pilkada 2017, KPU Kota Yogyakarta mengalokasikan belanja untuk lima pasangan calon kepala daerah, namun hanya ada dua pasangan yang mengikuti kontestasi sebagai calon kepala daerah Kota Yogyakarta.

Disebutkan, penghematan juga dilakukan pada sisi pengeluaran untuk honor penyelenggara Pemilu. Menurut dia, sesuai dengan kondisi Kota Yogyakarta
maka honor yang diberikan itu tidak mengikuti ketentuan dari pusat. Salah satunya, ujarnya, honor Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditetapkan sebesar Rp1,3 miliar. Demikian pula untuk anggota lainnya.

Meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan, lanjut Wawan, namun jumlah penerima honor cukup banyak sehingga berpengaruh pada efisiensi anggaran.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Augusnur mengapresiasi pengelolaan keuangan yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta karena mampu menghemat
anggaran cukup banyak pada penyelenggaraan Pilkada 2017.

Secara keseluruhan, ia menyebut KPU Kota Yogyakarta bekerja dengan baik khususnya terkait angka partisipasi pemilih yang mampu mencapai sekitar
70 persen.

"Kami sempat khawatir dengan partisipasi pemilih akan rendah. Namun, ternyata cukup baik meskipun penyelenggaraan Pilkada Kota Yogyakarta digugat hingga ke Mahkamah Konstitusi," katanya. (OL-5)