Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELURUH pengurus dan kader Partai Golkar di Jawa Barat diminta tunduk dan patuh terhadap keputusan DPP Partai Golkar terkait penetapan Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur. Hal ini tidak bisa ditawar lagi karena penetapan tersebut sudah melalui mekanisme yang benar.
Menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Yod Mintaraga, Dedi sudah diresmikan sebagai calon gubernur dari partai berwarna kuning tersebut. Dengan begitu, kata Yod, seluruh pengurus dan kader Golkar di Jawa Barat wajib mengikuti keputusan tersebut tanpa terkecuali.
"Pak Dedi secara politis sudah ditetapkan DPP sebagai satu-satunya calon dari Golkar. Sebagai kader yang baik, kita harus loyal terhadap keputusan politik partai," kata Yod di Bandung.
Sehingga, Yod menyayangkan adanya unsur Partai Golkar yang menolak pengusungan Dedi Mulyadi. Dia menilai hal ini sebagai sikap indisipliner.
"Ya bisa saja diberikan sanksi," katanya. Lebih lanjut Yod katakan, peluang Dedi untuk memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 masih terbuka lebar.
Berdasarkan hasil survei, sambungnya, tingkat popularitas dan elektabilitas Dedi di masyarakat terus meningkat. "Dari hari ke hari elektabilitasnya meningkat, dari 4%, sekarang 20%," ujarnya.
Yod pun menyebut tingkat kesukaan Dedi di masyarakat berada di angka 80%. "Artinya sudah sama dengan Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil," tegasnya.
Hal ini tidaklah mengherankan karena menurutnya Dedi memiliki pengalaman dan prestasi selama memimpin Kabupaten Purwakarta. "Jadi tidak salah kalau Pak Dedi diusung jadi calon gubernur," katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana mengatakan pihaknya akan segera membahas koalisi dengan Partai Golkar. Abdy menjelaskan kedua partai di Jawa Barat tersebut telah sepakat dalam waktu dekat ini akan mengagendakan pertemuan untuk membahas koalisi.
Hal ini, lanjut Abdy, merupakan tindak lanjut atas komunikasi yang sama di tataran pusat. "Mudah-mudahan dalam komunikasi itu akan terbentuk sebuah kesepakatan-kesepakatan untuk pilkada," katanya.
Disinggung kemungkinan mengusung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur untuk dipasangkan dengan kader PDIP sebagai calon wakil gubernur, Abdy tidak membantahnya. Namun, menurutnya dinamika politik saat ini masih bisa terubah berubah. "Ini baru komunikasi awal. Makanya perlu komunikasi lebih lanjut," ujarnya.
Ketua DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Barat Saan Mustopa mengaku santai dengan rencana koalisi tersebut. Menurutnya, jalinan koalisi ini masih pada tahap rencana sehingga keputusan akhirnya bisa berubah. "Ini masih cair dan panjang prosesnya. Belum ada yang pasti," katanya.
Terlebih, lanjut Saan, saat ini masih banyak partai yang belum menyatakan arah koalisi dan dukungan. Bahkan, menurutnya akan ada partai lain yang akan berkoalisi dengan Partai NasDem untuk mengusung Ridwan Kamil. "PKB dan PPP semakin intensif. Kita tinggal menunggu waktu saja dengan partai ini," ujarnya. (OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved