Gubernur Bali Akui Anggaran Pengawasan Pilkada Minim

GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika mengakui dan membenarkan anggaran Pilkada di bidang pengawasan di Bali sangat minim. Pastika langsung menanggapi berbagai informasi adanya ketidakjelasan anggaran pengawasan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali. Bawaslu Bali mengancam akan mengeluarkan rekomendasi bahwa Pilkada Bali akan ditunda dan atau Pilkada Bali akan tanpa pengawasan.

Menurut Pastika,, berapun anggaran yang nantinya akan digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, dirinya berharap agar Bawaslu Bali bisa menerimanya. “Saya berharap, berapa pun anggaran yang tersedia, ya tolonglah untuk dimaklumi. Karena nyari duit ini susah,” ujarnya di Denpasar, Rabu (13/6).

Pastika menjelaskan, banyak target yang telah dicanangkan oleh Pemprov Bali tidak tercapai. Sehingga, banyak pos-pos anggaran yang saat ini telah dipangkas, bahkan ditiadakan. Salah satunya program Gerbang Sadu (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu). Maka dari itu, Bawaslu diminta agar tetap bekerja sesuai dengan koridornya.

“Target kita semua tidak tercapai. Bukan hanya lokal, nasional juga begitu. Ekonomi lagi sulit, pajak yang masuk itu sedikit, maunya kita banyak. Jadi saya harapkan, lembaga-lembaga bekerja lah itu. Kan selama ini juga dapat gaji, ya kerjalah sekarang,” tegasnya.

Dirinya tak memungkiri jika anggaran Pilkada di daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah setempat. Akan tetapi, semuanya juga bergantung pada kondisi keuangan daerah itu sendiri. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan dan pembagian anggaran yang tepat.

“Ya kita coba lah. Pembagian duit inikan susah, semua harus jalan, infrastruktur harus jalan. Yang lain juga harus jalan. Padahal, ini sudah banyak program yang telah dikurangi. Persoalannya itu uang kita belum ada,” paparnya.

Saat ditanya mengenai ancaman Bawaslu Bali terkait Pilkada tanpa pengawasan, Gubernur Bali dua periode ini hanya meenjawab secara diplomatis. Dirinya memandang, banyak hal yang bisa dilibatkan dalam pengawasan, mulai media hingga masyarakat.

“Ya kalian (media) ini yang mengawasi, disitu juga ada saksi partai politik, ada KPU, hingga masyarakat juga ikut mengawasi. Kalau ada sesuatu, laporin saja. Nanti juga ada Gakkumduk, ada polisi, ada jaksa, dan segala macam,” tegasnya. (OL-5)