Perlu Membangun Masyarakat Desa

LEBARAN 2017 sudah di depan mata. Salah satu kecenderungan pasca-Lebaran ialah arus masyarakat dari perdesaan ke perkotaan, atau urbanisasi.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, meng­ungkapkan sikap pemerintah daerah dalam upaya mengantisipasi arus urbanisasi saat menghubungi wartawan Media Indonesia Henri Siagian. Berikut petikannya.

Bagaimana Anda melihat arus urbanisasi pasca-Lebaran?
Itu suatu pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah daerah karena daerah semestinya meningkatkan faktor penarik bagi warga untuk bertahan di daerah. Bukannya mendorong warga untuk ke luar daerah.
Apalagi, kehidupan dan penghidupan di perkotaan saat ini juga sudah susah.

Apa langkah untuk menekan tingkat urbanisasi? Apa tantangannya?
Yang jelas perlu penguatan kehidupan masyarakat desa. Perlu langkah pembangunan dan pendampingan bagi masyarakat desa. Pemerintah harus mengupayakan beragam fasilitas, kemudahan, dan pendampingan bagi masyarakat. Misalnya untuk sektor pertanian, pemerintah harus hadir mulai pendampingan, benih, pupuk, air, hingga distribusi dan pemasaran.
Salah satu tantangannya ialah ada perubahan pola hidup masyarakat.
Sekarang ini masyarakat di perdesaan cenderung menjual seluruh hasil produksi mereka ke perkotaan.
Lalu, mereka akan kembali membeli komoditas untuk kebutuhan hidup mereka yang didatangkan dari perkotaan. Jadi, sebenarnya mereka membeli kembali produk yang telah dijual ke kota. Tentunya dengan harga yang sudah meningkat. Itu sebabnya, tidak jarang tingkat inflasi di perdesaan lebih tinggi ketimbang di perkotaan.

Desa tentu butuh investasi. Bagaimana pemerintah dae­rah dalam menyikapinya?
Investasi itu penting, tapi tetap perlu langkah pemberdayaan. Sisi jenis investasi juga perlu disoroti karena sekarang sudah tidak bisa hanya mengandalkan investasi besar, tapi juga usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).
Soalnya, investasi besar, khususnya dari penanaman modal asing (PMA), kebanyakan padat modal dan teknologi sehingga minim menyerap tenaga kerja.
Investasi PMA cenderung canggih dan modern, serbaelektronik, dan tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja. Investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih banyak menyerap tenaga kerja. Akan tetapi, yang paling banyak menyerap tenaga kerja ialah investasi UMKM. Pemerintah sebisa mungkin menyelaraskan semua itu. (N-2)