PAN masih Perhitungkan Khofifah di Jatim

DPP PAN mengakui popularitas Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul. Akan tetapi, PAN masih memperhitungkan sosok Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018.

“Pertama Gus Ipul. Kedua, baru Ibu Khofifah,” jelas Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dalam sebuah diskusi di Surabaya, Jatim, kemarin.

Akibatnya, jelas Zulkifli, PAN belum bisa memastikan rekomendasi terhadap Gus Ipul meskipun beragam survei menempatkan elektabilitasnya di posisi tertinggi. “Memang ada yang bisa ngalahin Gus Ipul?” kata Zulkifli..

Apalagi, dirinya masih perlu berkoordinasi dengan jajaran DPW PAN Jatim.

“Meski DPP yang memutuskan, wajib berkoordinasi dengan DPW. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Jadi nanti saja setelah Lebaran baru dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

Gus Ipul yang ditemui secara terpisah mengaku tidak mau jemawa mengamati hasil survei yang mengunggulkan dirinya. “Survei hanya sebagai petunjuk awal. Situasinya masih dinamis. Tentu ini sebagai bahan untuk evaluasi dan mengambil langkah-langkah ke depan,” kata Gus Ipul.

Namun, dia mengapresiasi hasil pengamatan pendapat publik itu. “Paling tidak apa yang sudah dilakukan (sebagai pemerintah daerah) diapresiasi masyarakat. Ini semua tahu, survei belum bisa jadi patokan. Masih lama,” ungkapnya.

Hasil survei
Hasil survei yang dilaksanakan DPW Partai NasDem Kalimantan Utara (Kaltara) menempatkan mantan Sekretaris Kota Tarakan Khairul di posisi teratas selaku calon wali kota.

Ketua DPW Partai NasDem Kaltara Yusuf SK mengungkapkan Khairul mengungguli delapan nama lain yang telah mendaftar sebagai calon wali kota dari NasDem.

“Dari sembilan bakal calon yang mendaftar di penjaring­an Partai NasDem, tiga nama yang memperoleh penilaian tertinggi ialah Khairul dengan 41%, Sofyan Raga 19%, Sekretaris Provinsi Kaltara Badrun 10%,” kata Yusuf.

Selanjutnya, sambung dia, hasil survei itu akan dikirim ke DPP Partai NasDem yang akan kembali melakukan survei pada Agustus.

Berbeda dengan Partai NasDem yang tidak menerapkan mahar politik ataupun membebankan biaya survei terhadap kandidat kepala daerah, Partai Gerindra Makassar, Sulawesi Selatan, mengakui dari 15 nama yang mendaftar, hanya 9 yang menyerahkan biaya sharing partai.

Akan tetapi, Ketua Desk Pilkada Gerindra Makassar Ansar mengatakan biaya itu bukan mahar politik, melainkan biaya survei.

“Dari 15 bakal calon yang terjaring saat mendaftar, hanya 9 yang menyelesaikan biaya sharing partai yang akan langsung dikirim ke rekening lembaga survei yang kami tunjuk,” tegas Ansar.

Gerindra, sambung dia, telah mematok Rp140 juta untuk biaya survei dalam pemilihan Wali Kota Makassar. Jumlah itu dibagi rata kepada para pendaftar.

Ketua DPC PAN Makassar Hamzah Hamid juga membenarkan partainya menerapkan sistem serupa. Biaya survei akan dibebankan kepada 12 bakal calon yang telah mendaftar.

Hamzah enggan mengomentari kabar biaya survei sebesar Rp100 juta. “Sedang dihitung biaya surveinya.” (VR/OL/YH/RF/LN/Ant/N-1)