Dewan Prihatinkan Situasi Pemerintahan Mimika Tanpa DPRD

PEMERINTAHAN di kabupaten Mimika yang berjalan tanpa adanya kontrol dari DPRD setempat sangat disesalkan. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Wilhelmus Pigai menyatakan sangat prihatin terhadap situasi pemerintahan di Kabupaten Mimika yang tengah berjalan sekarang ini.

Wilhelmus, Selasa (13/6) mengatakan keberadaan lembaga DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di Mimika hingga kini belum berjalan kembali. Untuk itu dia meminta Gubernur Papua Lukas Enembe selaku wakil pemerintah pusat di Provinsi Papua agar mengambil alih penyelesaian permasalahan DPRD Mimika tersebut.

"Saya kira sudah tepat pernyataan sikap Gubernur Papua untuk mengambil alih penyelesaian seluruh permasalahan yang terjadi di DPRD Kabupaten Mimika. Saya berharap sebelum Gubernur Lukas Enembe cuti karena mengikuti tahapan Pilgub Papua, masalah status keanggotaan DPRD Mimika sudah bisa diselesaikan," kata Wilhelmus.

Menurut politikus dari Partai Hanura yang pernah tiga periode menjadi anggota DPRD Mimika itu, persoalan keabsahan status keanggotaan DPRD Mimika muncul kembali pascaputusan PTUN Jayapura beberapa waktu lalu.

Setelah itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mencabut kembali SK Pengangkatan dan Pelantikan 35 anggota DPRD Mimika yang dilantik pada Februari 2016. Buntut dari ketiadaan lembaga legislatif di Mimika, hingga awal Juni ini APBD Mimika tahun anggaran 2017 belum juga ditetapkan.

"Pemerintahan mau jalan maksimal bagaimana kalau belum ada anggaran, lalu kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga tidak bisa berjalan maksimal. Kalau sudah seperti itu, bagaimana pemerintah dapat mewujudkan amanat rakyat Mimika," tutur Wilhelmus.

Ia juga menyoroti adanya insiden penganiayaan salah seorang warga, WRD yang melibatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat mendampingi Gubernur Papua Lukas Enembe di Hotel Rimba Papua Timika pada Minggu (11/6) malam.

Sebagai pemimpin daerah, katanya, seharusnya Bupati Eltinus Omaleng berlaku sebagai pengayom, pelindung dan suri tauladan bagi rakyat di Mimika. "Ibaratnya pemerintah daerah itu seperti sebuah keluarga. Sebagai orang tua, jangan membuat keluarga kita pecah atau hancur berantakan. Apapun
masalah yang dihadapi selesaikan secara baik, bukan dengan cara-cara yang kurang etis," ujarnya.

Menurut Wilhelmus, tugas seorang kepala daerah memang sangat berat, termasuk harus melayani rakyat yang berbeda pandangan atau pendapat dengannya.(OL-3)