Baru Sehari Dibuka PPDB SMA/SMK di Jabar Penuh

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (online) SMA/SMK untuk jalur non-akademik di Jawa Barat diserbu pendaftar. Hanya dalam waktu sehari sejak dibuka pada Selasa (6/6), pendaftar dari jalur prestasi ini sudah mencapai 9.000 siswa.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi, banyaknya pendaftar ini mengakibatkan situs ppdb.jabarprov.go.id sempat tidak bisa diakses. Tidak lama kemudian pihaknya langsung menambah kapasitas memori situs tersebut sehingga kini bisa diakses kembali.

Selain banyaknya pendaftar, menurut dia penyebab jebolnya situs tersebut karena banyak pendaftar yang belum paham mekanisme pendaftaran secara online. Berkas persyaratan yang diunggah (upload) pendaftar terlalu banyak sehingga kapasitas memori situsnya langsung habis.

Seharusnya, kata dia, pendaftar cukup mengunggah tiga berkas persyaratan yakni kartu keluarga, surat kelulusan, dan surat pernyataan mendaftar ke sekolah yang dituju. "Banyak yang gagal paham," kata Hadadi di Bandung, Kamis (8/6).

Dia mengatakan, berkas persyaratan lainnya seperti sertifikat akan diverifikasi langsung di sekolah, sehingga tidak perlu diunggah. Sebagai pengganti tidak bisa dibukanya beberapa saat, pihaknya menambah jam operasional situs dari yang biasanya sampai pukul 16.00, kini menjadi 22.00 WIB.

Penambahan jam operasional ini dipilih agar pihaknya tidak perlu menambah hari pendaftaran. PPDB online ini sendiri dibuka hingga 14 Juni mendatang.

Dia menambahkan, kuota jalur non-akademik di seluruh SMA/SMK sudah habis diisi oleh pendaftar, terutama di sekolah-sekolah favorit. Pendaftar sudah melebihi kuota yang ditentukan yakni sebesar 40%.

"Misalnya untuk SMA 20, kuotannya 160 siswa. Yang mendaftar ke SMA 20 sudah lebih dari itu," katanya. Namun, menurutnya kondisi berbeda terlihat di SMA/SMK yang lokasinya di pelosok. Sekolah-sekolah itu kekurangan pendaftar karena banyak siswa yang mendaftar ke sekolah di kawasan perkotaan.

Lebih lanjut dia katakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses seleksi siswa ini ke pihak sekolah. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak ikut campur dalam menentukan siswa mana saja yang dinyatakan diterima.

Kepala sekolah dan satuan pendidikan di masing-masing sekolah diberi kewenangan penuh untuk menyeleksi pendaftar. Meski begitu, dia mengingatkan sekolah agar melakukan seleksi dengan baik dan jujur.

Pengawasan berlapis akan dilakukan baik dari pihak internal maupun eksternal. "Dari dewan pendidikan, PGRI, pemerhati. Kalau ada yang nakal, bisa diketahui. Masuk jalur apa? Akademik, passing grade-nya
berapa? Jadi ketahuan kalau ada siswa titipan," paparnya.

Pengawasan pun diberlakukan untuk pendaftar dari keluarga yang tidak mampu. Menurutnya, pemberian surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak akan mudah diperoleh karena harus mendapat persetujuan dari kelurahan dan kecamatan.

Selain itu, sekolah pun akan melakukan verifikasi langsung ke rumah siswa untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. "Sekolah harus ngecek. Kewajiban sekolah memverifikasi, validasi," katanya.

Dia pun mengakui, saat ini masih banyak pihak-pihak yang ingin memengaruhi proses PPDB. Banyak oknum berpengaruh yang ingin menitipkan siswa didik ke sekolah tanpa mengikuti mekanisme yang ada.

Namun, dia mengingatkan pihak sekolah agar tetap menjalankan proses penjaringan ini sesuai aturan yang ada. Jika ditemukan oknum sekolah yang tidak jujur dalam menjalankan PPDB, Hadadi menegaskan pihaknya tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi kepada oknum tersebut. "Ikuti prosedur hukum. Kalau ada unsur gratifikasi, kita proses aturan. Jabatannya bisa dipecat juga," katanya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menambahkan, pendaftar SMA/SMK terus meningkat setiap tahunnya. Dengan begitu, menurutnya perlu tambahan ruang kelas baru agar mampu menampung semua siswa lulusan SMP tersebut.

"Ruang kelas baru dibutuhkan. Secara bertahap ditambah, ada 4.000 ruang kelas baru. Guru pun harus ditambah, juga SMA terbuka," katanya. (OL-3)