Calon Gubernur Lampung dari NasDem Teken Kontrak Politik

BAKAL calon Gubernur Lampung yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem, Mustafa, menandatangani kontrak politik dengan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kawan Kece.

Kontrak politik itu berisi komitmen antikapitalisme. Jika terpilih sebagai gubernur, Mustafa akan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan warga Lampung, bukan kepentingan korporasi dan segelintir kelompok.

Mustafa mengaku bangga masih banyak anak muda yang peduli dengan masa depan Lampung. Apa yang diinginkan para aktivis muda Kawan Kece itu, kata dia, sesuai dengan apa yang dilakukannya saat ini. Untuk itu, ia pun bersedia menandatangani kontrak politik tersebut.

"Saya juga tidak ingin Lampung diatur korporasi. Saya ingin bekerja sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Saya akan merasa bersalah jika tidak ikut dalam perjuangan ini," kata Mustafa saat diskusi publik kepemimpinan Lampung di Way Halim, Bandar Lampung, Rabu (7/6).

Selama mempimpin sebagai Bupati Lampung Tengah, Mustafa mengalokasikan hampir Rp250 miliar atau setengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan masyarakat yang meliputi bidang keamanan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian rakyat.

"Keamanan dan peningkatan perekonomian selama ini terus kami perjuangkan. Kelompok pemuda di masing-masing desa kami berikan Rp10 juta sebagai modal berwirausaha agar mereka berdaya secara ekonomi, tidak ada lagi yang terjerumus narkoba, tidak ada lagi yang terlibat tindakan kriminal begal. Kita hapuskan label provinsi pengekspor begal di Lampung," ujar Mustafa.

Atas kontrak politik yang telah ia tandatangani, Mustafa meminta seluruh masyarakat mengingatkan dirinya jika apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan saat ini. Bahkan, ia bersedia menandatangani kesepakatan untuk mengundurkan diri jika saat menjabat ia tidak mengedepankan kepentingan rakyat.

"Saya di sini untuk rakyat, jika saya ingkar, silakan turunkan saya nanti," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan politik Universitas Lampung, Dedi Hermawan, yang menjadi narasumber dalam diskusi, menjelaskan, suatu daerah dapat maju dan berkembang jika kepala daerah melalukan inovasi dalam kepemimpinannya.

Menurut Dedi, ciri pemimpin masa depan yang dibutuhkan Indonesia di antaranya mau turun langsung ke masyarakat atau yang disebut 'blusukan', pekerja keras, konsisten dalam menjalankan program-program yang visioner, melakukan aksi-aksi nonkonvensional di luar protokoler, serta membuat gebrakan melalui kemitraan dengan stakeholder.

"Silakan kita lihat pemimpin dan para calon pemimpin yang ada saat ini, apakah telah memenuhi kriteria pempimpin yang dibutuhkan masyarakat di masa depan," ujar dosen FISIP Unila itu.

Dedi juga mengungkapkan hasil survei yang dilansir Kuadran dan Rakata Institute menyatakan bahwa lebih dari 50% masyarakat Lampung tidak puas atas kepemimpinan saat ini. Masyarakat juga menginginkan sosok pemimpin baru yang memiliki inovasi.

"Semoga ajang pilgub bukan sekadar ajang unjuk diri, pilgub harus menjadi ajang mencari pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang tidak memperkaya diri sendiri, tapi menjadi problem solver berbagai permasalahan yang ada di Lampung," ujar Dedi. (OL-2)