Polisi Ajak Tokoh Agama Waspadai Radikalisme

TOKOH agama menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat untuk menangkal dan mewaspadai gerakan ormas yang anti-Pancasila.

Hal itu ditegaskan Kapolres Bojonegoro AKB Wahyu S Bintoro saat berkunjung ke kediaman Habib Abdul Qadir Zen Al Jufri di Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (2/6).

Wahyu mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk mewaspadai gerakan ormas yang anti-Pancasila, seiring dengan maraknya penyebaran paham yang akan mendirikan negara khilafah di Tanah Air.

Kunjungan silaturahim tersebut merupakan upaya untuk menjalin hubungan yang sinergis antara polisi dan ulama.

"Kami meminta dukungan atas kinerja Polri dalam menegakkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Polri telah bertindak sesuai dengan prosedur dan hukum di Indonesia yang berlaku setara untuk seluruh warga Indonesia tanpa memandang status sosial pelaku," tegas Kapolres seraya menambahkan polisi sejauh ini tidak melakukan kriminalisasi ulama.

Pada kesempatan itu, Kapolres juga mengajak Habib Abdul Qadir Al Jufri dan masyarakat mengantisipasi penyebaran paham dari ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Tidak boleh ada ormas yang punya niat mendirikan negara khilafah di sini. Apalagi punya paham yang tidak mengakui adanya Pancasila sebagai dasar negara kita," papar Wahyu lagi.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Abd A'la menyebut kampus rentan disusupi paham ideologi selain Pancasila, terutama paham radikal yang menjadikan anak muda sebagai sasaran utamanya.

"Hal itu disebabkan anak muda masih labil dan pemahaman mereka tentang ideologi masih sepotong-potong, jadi mudah disusupi ideologi selain Pancasila," kata A'la seperti dikutip Antara.

Untuk mencegah hal itu masuk di kampusnya, A'la telah menyiapkan beberapa langkah, salah satunya dengan membuat kurikulum holistis.

"Kami akan mengembangkan kurikulum yang menekankan pemahaman keagamaan yang holistis. Tidak hanya itu, buku terkait dengan civic education juga telah kita buat untuk membendung ideologi di luar Pancasila di lingkup kampus. Tujuan agar pemahaman mereka tidak sepotong-potong," tambahnya.