Tiga Menteri Tinjau Progres Pembangunan Tol Sumatra

TIGA menteri, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meninjau pembangunan dan kesiapan tol Trans-Sumatra ruas Bakauheni-Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Lampung, Kamis (1/6).

Sofyan Djalil memaparkan, dalam kunjungan tersebut pihaknya membahas berbagai kendala dalam proses pembebasan lahan yang cukup menghambat pembangunan tol. Salah satu poin kebijakan yang diambil, yakni penyelesain lahan bermasalah akan diselesaikan melalui proses konsinyasi atau menitipkan ganti rugi di pengadilan.

"Kami membahas kendala pembebasan lahan, mulai dari lokasi Bakauheni sampai Kayu Agung, Lampung Selatan. Beberapa kendala kuncinya dengan konsinyasi. Semua yang masih ada masalah, dan hal-hal yang masih berperkara pembebasan lahan kita selesaikan dengan konsinyasi," ujar Sofyan selepas rapat di VIP Bandara Radin Intan II.

Penitipan ganti rugi di pengadilan tersebut dilakukan pada lahan bermasalah dalam pembebasan seperti pihak yang menolak besaran ganti rugi, pemilik tidak diketahui keberadaannnya, atau objek sedang menjadi objek perkara.

Untuk target pembebasan lahan, Rini Soemarno menargetkan untuk selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri atau 15 Juni 2017 mendatang. Ia berharap pembayaran uang ganti rugi lahan dapat dilakukan secepat dan sebanyak mungkin selama Ramadan ini.

"Harapan kita bisa selesai semua 15 Juni nanti, selama Ramadan kita maksimalkan pembayaran secepat dan sebanyak mungkin," ujarnya.

Untuk kesiapan tol menjelang mudik, Rini memastikan ruas Lematang-Kotabaru dapat digunakan sebagai jalur mudik Lebaran tahun ini karena secara keamanan dan teknis telah siap.

"Yang sudah benar-siap sekitar 10,5 km, termasuk jalan akses totalnya sepanjang 12-13 km," katanya.

Sementara untuk jalur lainnya yaitu titik 0-8,9 km di Bakauheni dan GTG Tegineneng-Branti belum layak digunakan sebagai jalur mudik karena lokasi belum siap secara teknis.

"Yang di Bakauheni belum bisa dikonsumsi, karena belum bersih dan siap secara teknis," ujarnya. (OL-2)