Pernikahan Dini masih Marak di Sejumlah Daerah Jabar

KASUS pernikahan dini masih marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat. Alasan ekonomi dan budaya masyarakat di suatu tempat menjadi satu di antara beberapa faktor terjadinya pernikahan dini.

"Pernikahan dini masih marak ditemukan di beberapa daerah di Jawa Barat," terang Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jabar, Sugilar, di sela-sela menghadiri kegiatan Bulan Bakti TNI KB Kesehatan Terpadu tingkat Kodam III Siliwangi di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (23/5).

Wilayah yang terdeteksi masih banyak ditemukan kasus pernikahan dini di antaranya di Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, serta sejumlah daerah lain di wilayah utara, seperti Kabupaten Indramayu. Rata-rata usia nikah pertama masyarakat Jabar masih di kisaran 19 tahun.

"Untuk menekan pernikahan dini, kita gencar mengampanyekan program Generasi Berencana. Program ini intinya membekali remaja dalam mempersiapkan kehidupannya ketika mereka nanti berkeluarga. Dalam program ini kita juga memberikan pemahaman agar kalangan remaja tak terjebak dalam pernikahan dini, seks bebas, maupun narkoba," tambah dia.

Ia menilai pernikahan dini menjadi satu di antara penyebab terjadinya putus sekolah. Selain itu, pernikahan dini juga dituding sebagai pemicu banyak kasus perceraian karena belum cukup dewasa dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga.

"Pernikahan itu butuh kedewasaan karena bisa menjadi cara menurunkan angka kelahiran total. Dengan semakin dewasa seorang perempuan
menikah, maka rentang usia reproduksinya semakin pendek, sehingga peluang melahirkan anak menjadi lebih sedikit," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Sugilar mengapresiasi dipusatkannya kegiatan pencanangan Bulan Bakti KB TNI Kesehatan Terpadu tingkat Kodam III Siliwangi di Kabupaten Cianjur. Alasannya, sejauh ini angka kelahiran di wilayah yang saat ini dipimpin kepala daerah muda, Irvan Rivano Muchtar, itu relatif tinggi.

"Tingkat kerawanan angka kelahiran di Kabupaten Cianjur cukup tinggi," tandas dia.

Danrem 061 Suryakencana, Kolonel Mirza Agus, mengaku sudah menginstruksikan setiap Babinsa di setiap desa bisa membantu menekan laju pertumbuhan penduduk dan menekan angka kematian ibu dan bayi. Instruksi itu tak terlepas karena Babinsa bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Makanya, setiap anggota Babinsa harus bisa mendampingi kader KB sehingga bisa ikut memberikan penyuluhan kepada masyarakat," sebut Mirza.

Anggota TNI yang akan diperbantukan bersama kader KB meliputi wilayah Jabar dan Banten. Keberadaan TNI sendiri dalam program KB Kesehatan Terpadu tentunya diharapkan bisa mempercepat sasaran yang sudah ditetapkan.

"Kami berupaya ikut mengantisipasi ancaman tradisional maupun non tradisional," pungkasnya. (BK/OL-2)