Daerah Harus Bekukan Ormas Anti-Pancasila

SELURUH kepala daerah diultimatum segera menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti mengusung ideologi anti-Pancasila. Sikap tegas yang diterapkan ialah membekukan izin ormas bersangkutan.

Demikian penegasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Angkatan II/2017 di Gedung Badan Pengembangan SDM Kemendagri, Jakarta, kemarin.

“Kami sudah menginstruksikan para kepala daerah. Sekarang harus cepat. Kalau ormas mencantumkan (ideologi) Pancasila, tetapi aksinya anti-Pancasila, ya, dibekukan dulu. Soal bagaimana nanti prosesnya, setop dulu. Negara kan harus ada aturannya,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, prinsipnya pemerintah tidak melarang kebebasan warga masyarakat untuk berserikat dan berhimpun semisal mendirikan ormas. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaannya ternyata ormas tersebut berniat meng­ubah Pancasila, hal itu tentu tidak boleh ditoleransi.

“Sepak terjang ormas di penjuru wilayah perlu mendapat perhatian serius dari kepala daerah. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada mantan menteri yang menyerukan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Ada rekamannya. Pak Wiranto menyebutkan ada rekaman visualnya, ada rekaman tertulisnya, ada fotonya, di mana, jam berapa, ada semua,” ujar Tjahjo.

Saat menanggapi seruan Mendagri tersebut, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin memastikan dirinya akan tetap menjaga kerukunan antarumat beragama di daerahnya.

“Di Musi Banyuasin banyak pondok pesantren. Kami minta ulama dalam berdakwah menyampaikan nilai-nilai yang mengandung kesejukan. Umat dari agama lain juga diimbau melakukan hal serupa. Kami komit ormas anti-Pancasila akan dibubarkan,” tegas Dodi.

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mengakui pihaknya masih menunggu keputusan presiden terkait dengan pembubar­an ormas. Jika ormas tersebut sudah dibubarkan, pihaknya pun membekukan izin ormas tersebut di daerah.

“Kami minta warga ikut mengawasi tindak tanduk dan kegiatan ormas di lingkungan mereka. Sejumlah elemen, lembaga adat, mahasiswa, dan warga masyarakat pun turut serta menjaga kerukun­an antarumat,” ungkap Nasrudin.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya menegaskan pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki komitmen yang sama menolak ormas anti-Pancasila.

Frans mengatakan hal itu saat menyampaikan sambutan pada pelantikan Bupati/Wakil Bupati Flores Timur Antonius Gege Hadjon-Agustinus Payong Boli dan pasangan Bupati/Wakil Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur-Thomas Ola Langoday.

“Kami mendukung pemerintah melarang berbagai organisasi radikal, apalagi mau mengganti Pancasila dengan ideologi lain,” kata Frans.

Frans menyebutkan pada 1-21 Juni pihaknya akan menggelar tiga kegiatan terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila di Ende. Pada 1 Juni diadakan rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota sekaligus merumuskan kesepakatan bersama menolak radikalisme. Selanjutnya, pada 6 Juni digelar peringatan hari lahir Bung Karno dan 21 Juni peringatan hari wafat Bung Karno.

“Kegiatan di Ende itu untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dan mengingat perjuangan para tokoh masa lalu,” tandas Frans. (DW/UL/PO/X-3)