KPK Soroti Tumpang Tindih Lahan di Kalsel

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti masih maraknya kasus tumpang tindih lahan hak guna usaha (HGU) bidang pertambangan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Selatan yang mencapai luas 320.000 hektare (ha).

Hal ini dikemukakan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Kamis (18/5), di sela-sela rapat koordinasi dan supervisi terintegrasi pemberantasan korupsi di Kalsel yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru.

"KPK akan terus memastikan komitmen pemberantasan korupsi terselenggara di Kalsel, baik bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang, dan jasa serta perizinan," tegasnya.

Dalam catatan KPK, ada beberapa hal yang menjadi sorotan di antaranya maraknya tumpang tindih lahan HGU bidang pertambangan, perkebunan, termasuk hutan alam dan kawasan gambut. Tercatat luas tumpang tindih lahan pertambangan di Kalsel mencapai 228.631 ha. Lahan HTI seluas 89.973 ha, hutan alam seluas 21.213 ha, dan kawasan kubah gambut seluas 71.080 ha.

KPK juga menyoroti masih rendahnya pelaporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara yang mana baru 15% anggota DPRD di Kalsel yang melapor.

Sorotan lainnya ialah kondisi banyaknya izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memenuhi syarat clear and clean (CnC) yaitu baru 351 IUP yang memenuhi syarat CnC dari 789 IUP di Kalsel.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan, menyatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Kalsel telah berkomitmen bersama secara terintegrasi mencegah tindak pidana korupsi.

"Komitmen bersama secara terintegrasi dalam mencegah tindak pidana korupsi itu merupakan wujud dukungan terhadap upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK," ujarnya.

Menurut Wagub, dalam acara yang dihadiri para bupati dan unsur muspida di Kalsel ini, melalui komitmen bersama pencegahan korupsi tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel serta mampu mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Rachmad Mulyana, menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya upaya KPK dan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi.

Hal senada juga disampaikan Kajati Kalsel, Abdul Muni, yang menyatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, tetapi untuk tahun ini prioritas pada pencegahan. (OL-2)