Ratusan Pelajar Yogyakarta Ikrar Anti-Radikalisme

RATUSAN pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (18/5) siang, melakukan Ikrar Anti-Radikalisme dan Anti-Kekerasan serta meneguhkan tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan di GOR Among Rogo, Kota Yogyakarta, itu dihadiri Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri serta para pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolda mengajak para pelajar untuk mempertahankan NKRI serta menyadari keberagaman Indonesia.

"Indonesia ini tidak ada duanya di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau besar dan kecil, memiliki 1.128 suku, dan lebih banyak lagi memiliki bahasa daerah," katanya.

Yogyakarta sendiri, lanjut Dofiri, banyak didatangi generasi muda dari berbagai daerah dan masyarakat di Yogyakarta harus mampu menunjukkan dapat menerima berbagai perbedaan.

"Yogyakarta City Of Tolerance merupakan aplikasi Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang dapat menerima semua suku untuk bersama dalam harmoni di Yogyakarta," katanya.

Kapolda kemudian menyitir pernyataan Ki Hajar Dewantoro pernah berpesan agar generasi muda dididik dengan ilmu kebangsaan.

"Jangan diajarkan ilmu yang jauh dari nasionalisme, jika ingin mempunyai penerus bangsa yang cinta Tanah Air," kata Dofiri.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Sulistyo, mengatakan, generasi muda harus ikut menggemakan kesadaran kemajemukan.

"Dengan adanya kemajemukan etnis, agama, dan budaya, harus kita syukuri karena ini merupakan aset negara kita," jelasnya.

Pemda DIY mengapresiasi atas ikrar antiradikalisme dan antikekerasan di kalangan generasi muda yang merupakan momentum mengamankan nilai moralitas untuk generasi remaja.

Disebutkan, Kota Yogyakarta merupakan kota budaya terbesar nomor dua di dunia setelah Bulgaria yang dapat menerima semua kultur budaya yang ada di Indonesia dan menjadi kota yang menjunjung tinggi toleransi.

"Yogyakarta tidak ingin menjadi kota yang penuh kekerasan, tidak ada kerukunan dan selalu dilanda konflik karena adanya perbedaan paham, pendapat, dan lain-lainnya," ujarnya.

Karena itu Gubernur juga mendesak agar kasus-kasus yang mengatasnamakan kelompok mayoritas harus segera diselesaikan untuk meredam situasi. (OL-2)