Daerah Komit Jaga Persatuan dan Hentikan Fitnah

Aris Munandar
18/5/2017 06:41
Daerah Komit Jaga Persatuan dan Hentikan Fitnah
(ANTARA/Saptono)

TOKOH lintas etnik dan agama di Kalimantan Barat sepakat membangun komitmen bersama dalam menangkal dan melawan segala bentuk provokasi serta upaya memecah belah persatuan bangsa.

Mereka juga berkomitmen menghentikan semua bentuk perselisihan, fitnah, dan hasutan.

Komitmen tersebut tertuang dalam Deklarasi Perdamaian Masyarakat Kalimantan Barat yang ditandatangani di Polda Kalimantan Barat, kemarin.

Deklarasi itu antara lain diteken Gubernur Kalbar Cornelis, Kapolda Kalbar Brigjen Erwin Triwanto, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen Andika Perkasa, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pimpinan ormas, tokoh masyarakat, agama, perwakilan mahasiswa, pemuda, serta perwakilan masyarakat yang dianggap berpengaruh.

Hadir juga pada acara tersebut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang.

Gubernur Kalbar Cornelis menegaskan sama sekali tidak menginginkan keributan dan kerusuhan di Kalbar.

"Saya cinta damai dan sudah membuat perdamaian hampir 10 tahun. Di mana sudah terjadi 17 kali konflik di Kalbar, saya selalu hadir untuk meredakan dan saya berharap agar kejadian-kejadian di masa lalu tidak terjadi kembali," katanya.

Kapolda Kalbar Brigjen Erwin Triwanto berharap, dengan deklarasi damai tersebut, situasi keamanan di Kalbar tetap terpelihara dengan baik.

"Eskalasi sedikit menurun sehingga kita semua harus waspada dan langkah yang kita lakukan ini menjadi bentuk perdamaian di Kalbar," ungkapnya.

Secara terpisah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur menyatakan sikap akan memerangi segala bentuk tindakan ataupun ucapan yang bermaksud untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Forkopimda Jawa Timur sepakat memerangi segala bentuk ucapan ataupun tindakan yang akan memecah belah bangsa," tegas Soekarwo saat membacakan pernyataan sikap di halaman Hotel Utami Sidoarjo, Jatim.

Pernyataan sikap yang dibacakan itu antara lain menyatakan TNI-Polri akan meningkatkan bentuk pengawasan demi rasa keamanan khususnya di Jatim.

Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin mengaku sudah mengintruksikan kepada setiap polres dan polresta untuk menjaga keamanan.

Dia menambahkan alim ulama di Jatim juga mendukung upaya menjaga kesatuan bangsa.

"Respons dari alim ulama sangat positif karena kalau dibiarkan, tidak keruan jadinya. Jaga negeri ini menjadi kekuatan Indonesia untuk tumbuh lebih baik. Kalau direcokin dari dalam negeri, bagaimana nanti bisa maju?" ucapnya.

Poster provokatif

Sejumlah poster bernada provokatif ditemukan di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.

"Saya tahu dari media sosial pada Selasa (16/5). Hari ini, saya cek ke lokasi," kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi.

Ternyata, dia mendapati poster tersebut sudah dilepas pihak kampus dan dilaporkan ke kepolisian.

"Kami khawatir terjadi gerakan anti-Pancasila. Makanya, kami ke sini. Kami meminta pihak rektorat menyelidiki siapa pelakunya. Apakah ini unjuk rasa, aksi, atau acara lainnya," kata dia.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas Undip Nuswantoro Dwiwarno menjelaskan sudah melepas dan mengamankan poster tersebut pada Selasa (16/5) malam.

(HS/Ant/N-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya