Virus Ganggu Layanan Publik

TIDAK hanya aksi berselancar di dunia maya yang terganggu, virus ransomeware wannacry juga membuat pelayanan publik di sejumlah daerah terkendala, kemarin. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, salah satunya.

Sejak pagi, saat buka kantor, kegiatan layanan administrasi kependudukan dihentikan. “Layanan dihentikan sementara. Salah satu di antaranya perekaman data untuk KTP elektronik,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Sisruwadi, kemarin.

Untuk mencegah jarahan virus, pihaknya mencabut jaringan internet sejak Minggu (14/5). Akibatnya, 100 komputer yang saling terkoneksi, juga yang masuk dalam jaringan, tidak difungsikan. “Satu per satu kami pastikan dalam kondisi tidak terkoneksi.”

Jika seluruh komputer sudah dipastikan tidak terserang virus, lanjutnya, pihaknya akan melapor ke Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta agar jaringan internet kembali dijalankan.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Layanan KTP-E di kantor dinas catatan sipil dan kantor kecamatan dihentikan total. Petugas menonaktifkan koneksi internet di semua komputer.

Ratusan warga yang akan merekam atau membuat KTP-E dan surat keterangan pengganti KTP-E terpaksa pulang tanpa hasil. “Petugas belum bisa memastikan batas waktu kapan pelayanan pembuatan KTP-E dan surat keterangan pengganti KTP-E bisa kembali normal,” ujar Wahyudi, seorang warga.

Instruksi untuk mematikan semua jaringan internet juga diberlakukan di Kota Cirebon, Jawa Barat. Kompu-ter para pegawai pun mati selama 4,5 jam, mulai dari pukul 06.30 WIB.

“Sejauh ini, pematian internet itu tidak mengganggu kinerja PNS, termasuk di bidang pelayanan,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statisik Kota Cirebon Iing Daiman.

Kebijakan serupa juga dilakukan Pemkot Sukabumi dan Pemkab Tasikmalaya, Jawa Barat, serta Bappeda Nusa Tenggara Timur.

Amankan laman
Di Yogyakarta, Kepala Lembaga Sandi Negara Djoko Setiadi menyatakan lembaganya terus berusaha untuk mencari cara melawan virus ransomware. Lembaga Sandi juga telah menyiapkan sistem untuk menjaga data-data penting pemerintah.

“Server yang dibuat Lembaga Sandi Negara murni dibuat anak negeri sehingga keamanannya lebih terjamin. Kami menyiapkan diri dari serangan-serangan yang seperti ini, khususnya untuk server-server instansi pemerintah,” tambahnya.

Perlindungan terhadap server pemerintah, lanjut dia, sangat penting, terutama di era e-government. Pasalnya, selama 2016 ada 90 juta usaha serangan terhadap server pemerintah. Ia mengatakan, Lembaga Sandi Negara telah berhasil mengamankan informasi negara dan selama ini tidak pernah kebo-coran rahasia negara.

Masih soal virus tersebut, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosita Niken Widiastuti mengatakan, perlu sinergitas antara Kementerian Kominfo dengan Lembaga Sandi Negara untuk mengantisipasi serangan siber, terutama terhadap laman-laman pemerintah.

Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga mengingatkan sejak 2.000, Indonesia sudah menjadi sasaran proxy war. Peperangan generasi IV itu bak istilah bahasa Jawa nabok nyilih tangan yang berarti memukul me-minjam tangan orang lain.

“Indonesia menjadi sasaran karena posisinya yang strategis, wilayah luas dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kini Indonesia sudah dikelilingi negara-negara hegemoni, baik militer maupun ekonomi,” tegas Sri Sultan. (JI/UL/AD/BB/PO/AT/N-2)