KIP Jadikan Anak Berakhlak Mulia

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan mengunjungi para siswa SD Negeri 61 dan PAUD Melati, di Desa Dusun Baru, Kecamatan/Kabupaten Seluma, Bengkulu, kemarin (Senin, 15/5).

Kepada para pemangku pendidikan di Bengkulu, dia mengingatkan fenomena dunia yang berubah cepat menuntut kualitas pendidikan yang semakin baik.

"Tugas para pendidik cukup berat. Selain mencerdaskan anak-anak bangsa, pendidikan harus menyasar peningkatan iman dan takwa," tegas Menko PMK.

Dia menambahkan, untuk mendukung pendidikan nasional, pemerintah melalui program prioritas kartu Indonesia pintar akan selalu berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan program KIP, seluruh anak-anak Indonesia diharapkan dapat mengenyam pendidikan sehingga anak-anak mereka maju dan berakhlak mulia.

Di Seluma, Puan menyerahkan KIP kepada 374 siswa. Ia juga menyumbang mobil bioskop keliling dan 40 judul buku cerita rakyat atau total 500 eksemplar.

Khusus untuk SDN 61 Seluma, Menko PMK menyerahkan bantuan biaya rehabilitasi ruang kelas, bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi senilai Rp525 juta, dan lima laptop. Kepada tiga PAUD, Puan menyerahkan bantuan alat peraga edukasi bernilai Rp40 juta per PAUD.

Dari sejumlah daerah, kemarin, dilaporkan, tenaga pendidik masih kurang. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, misalnya, kekurangan guru mencapai 5.000 orang, di tingkat SD dan SMP.

"Selama ini kekurangan itu teratasi dengan keberadaan tenaga suka-relawan dan guru honorer. Di daerah ini, rerata satu sekolah baru memiliki paling banyak tiga pegawai negeri sipil," kata Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Juhana.

Ia menyayangkan kondisi itu. "Kurangnya tenaga pendidik PNS jelas membuat kualitas anak didik kurang."

Setali tiga uang, kondisi serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. "Kami sudah meminta rekrutmen guru untuk menutup kekurangan guru kelas, tapi pemerintah pusat mengabaikannya," kata Kabid SDM, Dinas Pendidikan Temanggung, Ahmad Saryono.

Saat ini Temanggung hanya memiliki 1.706 guru PNS untuk 409 SD dari kebutuhan 2.604 guru kelas. "Pemerintah menggunakan data berdasar jumlah siswa bukan kelas. Pemerintah juga tidak membedakan antara guru PNS, guru tidak tetap, dan honorer sehingga menganggap kebutuhan guru sudah cukup," keluh Saryono.

Kabar gembira datang dari Jawa Timur. Dinas Pendidikan Jatim memastikan sudah mencairkan dana tunjangan profesi guru sebesar Rp268 miliar untuk guru SMA dan SMK. "Pada triwulan pertama, semua sudah dibayarkan dan diterima di rekening para guru," kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman. (MY/AD/TS/FL/N-2)