KPU Papua Digugat lagi ke MK

KEMELUT Pilkada Intan Jaya, Papua, belum akan usai dalam waktu dekat. Setelah KPU Papua menggelar pleno pada 20 April, keputusan dalam rapat itu digugat pasangan Natalis Tabuni-Yan Kobogoyau ke Mahkamah Konstitusi.

“Sidang akan digelar hari ini. Keputusan KPU Papua yang menyatakan suara pada 7 tempat pemungutan suara tidak dihitung dan nol untuk semua pasangan bertentangan dengan keputusan MK pada 3 April lalu, yang memerintahkan KPU Papua merekapitulasi semua suara,” papar kuasa hukum pasangan Natalis-Yan, Nahar Nasanda, di Jakarta, kemarin.

Ia menilai KPU Papua telah bersikap inkonsisten. Selain melawan perintah MK, dalam pleno mereka juga tiga kali membacakan putusan hasil rekapitulasi yang berbeda-beda hasilnya. Pasangan Natalis-Yan, yang menjadi pasangan nomor urut tiga, lanjut Nahar, menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kemelut di Intan Jaya. Pasangan ini sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU dan dikuatkan dengan Surat Keputusan KPU.

“Saat diprotes Bawaslu Papua, sidang sempat diskors. Namun, pada pleno kedua, pasangan nomor urut tiga kembali keluar sebagai pemenang,” jelasnya.

Terakhir, Bawaslu Papua kembali mengeluarkan rekomendasi untuk tidak menghitung suara dari 7 TPS. “Tindakan itu membuat kami curiga bahwa ada upaya sengaja untuk menjegal kemenangan pasangan nomor urut tiga,” tandas Nahar.

Pilkada Intan Jaya 2017 diikuti empat pasangan. Sengkarut terjadi saat pleno penghitungan suara pada 23 Februari, yang menyebabkan kerusuhan dan menewaskan 3 warga.

Saksi NasDem
Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, gereget pesta demokrasi terus menghangat. Partai NasDem pun bersiap dengan melatih 300 kadernya untuk menjadi saksi di tingkat kecamatan.

“Mereka akan bertugas menjadi saksi pada pemilihan Gubernur Jabar 2018 dan pemilihan anggota legeslatif 2019. Pelatihan ini untuk melahirkan saksi yang berkualitas,” ujar Ketua Komisi Saksi, Partai NasDem Kota Tasikmalaya, Atang Setiawan.

Kemarin, saat berkunjung ke Surabaya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali mengulangi keinginannya untuk mengusung kader Nahdlatul Ulama pada Pilgub Jawa Timur 2018. “Sudah saatnya NU memimpin Jatim. Selama ini, kader NU belum pernah memimpin Jatim, meski daerah ini menjadi basis NU.”

Partai Golkar, lanjut dia, akan mendorong dan mendukung kader NU dalam Pilgub Jatim. “Ada Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa. Untuk menentukan kader terbaik, Golkar masih akan merapatkan barisan.”

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, PDIP melirik Partai Golkar sebagai teman koalisi dalam pilgub 2018. “Koalisi dua partai sudah cukup untuk mengantar pasangan calon,” kata Sekretaris PDIP NTT, Nelson Matara. (MC/AD/FL/PO/DG/N-2)