APBD yang Menyejahterakan: "Program Kudu Efisien dan Baik"

TIDAK sedikit program yang diajukan dinas dan badan di Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dicoret bupati. Alokasi untuk sosialisasi atau seminar, misalnya, dinilai tidak efisien. “Dinas yang dinilai tidak memiliki tujuan pembangunan yang baik dan efisien, harus siap tidak mendapat alokasi anggaran,” kata Entin Setiawati, Asisten Sekda Purwakarta, kepada Reza Sunarya dari Media Indonesia.Berikut pernyataannya :

Apa yang menonjol dari cara Bupati Dedi Mulyadi mengelola anggaran?
Sejak awal, bupati sudah menyatakan mengelola keuangan daerah dengan pola keluarga. Hasilnya, sudah banyak terlihat, di antaranya pembangunan infrastruktur dan sarana umum yang maju pesat. Bupati keras, dinas yang tidak punya program jangan harap mendapat alokasi anggaran. Sosialisasi dan seminar juga dihapus.

Sejak kapan cara itu dilakukan?
Sejak terpilih menjadi bupati pada 2008, Kang Dedi sudah menerapkan pola dan program yang ketat. Setiap tahun pemerintah memiliki target pembangunan, seperti tahun pertama hingga keempat fokus kepada pembangunan infrastruktur, baik pembangunan jalan, sarana kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Apa dampak efisiensi di Purwakarta?
Selama ini, harus diakui, banyak anggaran dan proyek yang berjalan tidak efisien. Jika itu semua dikumpulkan dan dialokasikan untuk pembangunan yang sebenarnya, pasti jumlahnya sangat besar dan bisa sangat berdaya. Kabupaten Purwakarta sudah membuktikannya. Dengan dana APBD Rp2,2 triliun, pembangunan bisa berjalan maksimal dan dirasakan warga.

Bagaimana cara mengefektifkan anggaran?
Sejak 2008, bupati berupaya agar tidak banyak dana yang mengendap di sisa tahun anggaran. Pada pembahasan APBD perubahan selalu disinkronkan dengan pendapatan. Cara itu membuat tidak ada penumpukan fiskal. (N-2)