APBD yang Menyejahterakan: "Target dan Tujuan Harus Jelas"

PADA 2016, Pemkab Purwakarta mengelola APBD sebesar Rp2 triliun. Meski bukan yang terkecil, dana sebesar itu juga jauh lebih kecil dari sejumlah daerah lain di Jawa Barat. Namun, dengan Rp2 triliun, Purwakarta berhasil menjadikan semua jalan hingga pelosok beraspal hotmix, menggratiskan pendidikan hingga SMA, dan membangun puskesmas rawat inap di semua kecamatan. “Dalam mengelola APBD, kami memaksimalkan kinerja ASN dan melakukan perencanaan anggaran dengan target yang jelas,” ungkap Bupati Dedi Mulyadi kepada Cikwan Suwandi dari Media Indonesia.

Pengelolaan keuangan Purwakarta mendapat pujian, komentar Anda?
Pengelolaan keuangan daerah itu seperti manajemen keuangan dalam keluarga. Kami harus mengenali kebutuhan dan karakter keluarga sendiri. Ada keluarga yang keuangannya tipis, tapi mampu membuat anak-anaknya sukses. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan negara.

Bagaimana Anda melihat pengelolaan keuangan di banyak daerah?
Sistem regulasi pengelolaan keuangan di Indonesia adalah melalui pagu anggaran dibagikan kepada setiap dinas dan lembaga. Program dibentuk dalam nota anggaran yang harus diserap. Ini memicu pemborosan anggaran, ketika pemimpin tidak mempunyai visi dan misi yang jelas dalam pembangunan.

Bagaimana pengelolaan keuangan di Purwakarta?
Kami tetap melakukan pembangunan dengan acuan aturan yang berlaku. Akan tetapi, kami tidak melakukan pembagian jatah lembaga dan dinas. Cara itu membuat target tidak tercapai.

Bisa Anda jelaskan?
Kami menggunakan anggaran dengan peruntukan yang jelas. Soal jalan misalnya, dalam lima tahun semua jalan di Purwakarta sudah baik. Anda bisa lihat sendiri.

Tujuan pembangunan Purwakarta?
Kami ingin produktif dan memiliki investasi. Salah satunya dengan mengembangkan desa mandiri. Desa harus memiliki investasi dan menghasilkan keuangan sendiri, begitu juga di tingkat kabupaten. Ke depan, daerah ini tidak perlu mengandalkan keuangan dari luar. (N-2)