Bojonegoro tidak Bentuk Satgas Pangan

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan tidak akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk efisiensi anggaran.

"Di Kabupaten Bojonegoro Satgas Pangan tidak perlu dibentuk," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Bojonegoro Rendra Dwi Djoko Prakoso kepada Media Indonesia di Bojonegoro, kemarin.

Menurut dia, pertimbangan utama tidak membentuk Satgas Pangan ialah untuk penghematan anggaran.

Sebab, pembentukan satgas akan berdampak keharusan pemerintah mengalokasikan anggaran operasional.

Adapun untuk memantau stabilitas harga pangan jelang Ramadan, lanjut dia, mengandalkan pada kerja sama sejumlah instansi.

Seperti, kecamatan, perusahaan daerah (PD) pasar, serta dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag).

Hal itu juga dilakukan untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dan fungsi setiap instansi. Pengawasan juga akan dilakukan untuk memantau jalur distribusi serta stok bahan pangan di pasaran.

"Kami akan terus memantau dan hasil kita diserahkan pada Disperindag. Dengan langkah itu, kami optimistis kebocoran distribusi dan lonjakan harga pangan bisa lebih ditekan," kata dia.

Adapun Kapolda Sumsel Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pembentukan tim Satgas Pangan sesuai instruksi Polri.

"Sudah kita rapatkan sebelumnya. Untuk polda ada tim dari Direktorat Kriminal Khusus, Intelijen, dan Sabhara.

Dari luar polda, sambung dia, dari pemerintah daerah dan instansi lainnya.

"Baik dari perdagangan, Bea dan Cukai, Bulog, pertanian, dan sebagainya," kata Agung.

Adapun tugas dari Satgas Pangan, sambung dia, yakni memastikan tidak ada permasalahan dalam hal perdagangan yang akhirnya menyengsarakan konsumen.

"Prinsipnya lebih baik preventif. Kami imbau jangan sampai ada manipulasi dan penimbunan. Jika ada, kita sikat. Jika ada pelanggaran hukum, kita tindak. Tindakan langsung," jelasnya.

Belum mengkhawatirkan

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antarlembaga dan Peningkatan Sarana Perdagangan Eva Yuliana mendapati kenaikan harga sejumlah harga pangan seperti cabai rawit dan bawang putih di Kota Solo, Jawa Tengah.

"Harga dua komoditas, khususnya bawang putih dan cabai rawit, memang naik dalam beberapa waktu belakangan. Kami masih terus mencari solusi, bagaimana selama Ramadan dan Lebaran harga-harga bisa distabilkan," ujarnya saat memantau Pasar Gede, Solo.

Eva menjelaskan, Kemendag akan terus berkeliling untuk melihat ketersediaan dan harga bahan pangan.

"Kita belum mengkhawatirkan. Karena secara keseluruhan kenaikan belum mengkhawatirkan dan ketersediaan barang juga cukup," tandas Eva.

Sementara itu, saat di Klaten, Eva mengunjungi sejumlah toko ritel dan Gudang Bulog.

Eva mengingatkan kepada pengusaha toko ritel modern dan distributor untuk mematuhi harga eceran tertinggi (HET) gula pasir, minyak goreng, dan daging sapi/kerbau beku.

Adapun harga acuan tiga komoditas yang telah disepakati bersama produsen, distributor, dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ialah gula pasir Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp11.000 per liter, dan daging beku Rp80.000 per kilogram.

Jika pelaku usaha toko ritel modern maupun distributor tidak menaati HET, sambung dia, bisa dikenai sanksi denda maksimal Rp25 miliar.

"Alhamdulillah, harga gula di toko ritel modern sudah sesuai dengan ketentuan walau ada catatan kemasannya belum berlabel," katanya.

(JS/WJ/YK/DW/LD/MY/AD/FL/RF/AB/CS/N-1)