Tenaga Honorer Tagih Insentif

TENAGA honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, resah.

Hal itu disebabkan mereka belum menerima insentif selama empat bulan.

"Saya kecewa Pemkab Brebes sangat lamban merespons keluhan kami tentang insentif K2 yang belum cair sampai sekarang ini," ujar seorang guru K2 Mashudi di Brebes, kemarin.

Mashudi mengaku sudah beberapa kali mencoba menanyakan ke dinas terkait, tapi belum ada informasi pasti kapan insentif dibayarkan.

"Belum tahu kapan insentif kami dibayarkan. Kami sudah berusaha untuk bertanya ke sana kemari, belum ada yang pasti," keluhnya.

Di Brebes, terdapat 1.060 tenaga honorer K2. Anggaran yang disiapkan untuk insentif sebesar Rp1,2 miliar.

Ketua Komisi IV DPRD Brebes Imam Royani menyatakan persoalan insentif honorer K2 yang belum dibayarkan menjadi perhatian serius.

"Kami terus pantau perkembangan honor K2 yang belum dibayarkan karena beberapa pekan lalu kami sudah menerima keluhan dari teman tenaga K2," ujar Imam.

Menurut Iman, keterlambatan insentif tenaga honorer K2 terjadi karena Pemkab Brebes lamban.

Padahal, hal itu sudah dianggarkan dalam APBD 2017.

"Harusnya honor K2 ini bisa dicairkan Maret," terangnya.

Sementara itu, guru SMK/SMA di kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat sudah dua bulan ini tidak mendapatkan jatah beras.

"Kami minta agar jatah beras bagi guru SMK/SMA segera dibagikan karena sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari," jelas guru SMK Imanuel Sorong, Papua Barat, Junita.

Menurut dia, seharusnya peralihan status guru dari kabupaten/kota ke provinsi berlangsung secara bertahap agar tidak mengganggu jatah beras.

Akibatnya, sambung dia, guru mesti berutang untuk bisa mendapatkan beras.

Di sisi lain, Bupati Karanganyar, Jateng, Juliatmono menganggap kebijakan moratorium aparatur sipil negara (ASN) oleh pemerintah pusat membuat daerahnya kekurangan sekitar 1.000 guru.

"Total kekurangan guru mencapai 1.000 orang. Untuk guru SD kekurangan sekitar 900 orang," ujar Juliatmono.

Dia tidak mau menjamin guru-guru Wiyata Bhakti atau non-ASN untuk secara otomatis diangkat.

"Saya tidak berani memberikan jaminan. Semua tetap pada aturan yang ada. Keberadaan guru Wiyata Bhakti adalah atas prakarsa sekolah," imbuh dia.