Lima Patok Batas Indonesia-Malaysia Hilang

LIMA patok sebagai tanda perbatasan Indonesia-Malaysia tipe D di Desa Long Midang dan Desa Bakalalan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dinyatakan hilang.

Hilangnya patok batas negara itu diduga akibat aktivitas alat berat yang digunakan perusahaan asal Malaysia. Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Samuel ST Padan mengungkapkan, dugaan awal hilangnya patok kecil yang ditanam di kedalaman 100-200 meter tersebut akibat proses pengerjaan jalan sepanjang 28 kilometer dari Bakalalan hingga Barelo oleh perusahaan asal Malaysia.

"Ini baru dugaan jadi belum dapat disimpulkan dengan pasti, penyebab hilangnya lima patok tipe D di perbatasan RI-Malaysia. Diduga Alat berat yang digunakan perusahaan Malaysia itu menyisir jalur perbatasan hingga mencapai titik lokasi yang berbentuk cekung," ungkapnya, Minggu (7/5).

Dijelaskannya, titik kelima patok tersebut berada menyusuri cekung sesuai peta. Namun, fakta di lapangan alat berat yang digunakan membangun jalan bergerak memotong lurus. Panjang garis perbatasan lima kecamatan di Krayan dengan Sarawak, Malaysia sekira 162,51 kilometer (km).

Dari perbatasan itu ada lima patok tipe D dengan nomor Y-600, Y-601, Y-602, Y-603 dan Y- 604 dinyatakan telah hilang. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) langsung gerak cepat guna meninjau langsung patok perbatasan yang hilang.

"Untuk mempermudah proses selanjutnya kita sudah instruksikan camat setempat untuk membuat pemberkasan ulang. Berita acara pelaporan yang diketahui semua pihak termasuk unsur Muspika, pihak perusahaan, dan tokoh masyarakat di perbatasan," jelasnya.

Ia menegaskan pihaknya enggan berspekulasi, dan berencana memasang kembali patok di lokasi dan koordinat yang sama. Upaya itu baru bisa dilakukan setelah permasalahannya jelas dengan menghadirkan pihak Indonesia dan Malaysia.

"BNPP telah meninjau langsung patok perbatasan yang hilang. Dulu, pemasangan patok yang hilang pertama kali disaksikan pihak pemerintah Indonesia dan Malaysia. Jadi untuk pemasangannya kembali mereka harus hadir," tegasnya. (OL-4)