KPU Papua Ungkap Polisi tidak Netral di Pilkada

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Papua menyebutkan sejumlah indikasi kecurangan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Papua yang melibatkan aparat kepolisian.

Komisioner KPU Papua, Musa Sombuk, mengungkapkan itu saat sebuah diskusi di Jayapura, kemarin. Diskusi itu antara lain dihadiri oleh Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar.

Musa mencontohkan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mahkamah Konstitusi (MK), imbuh dia, telah memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) karena ketidaknet­ralan personel Polri.

“Indikasinya, dari 36 laporan yang masuk, tak satu pun yang ditanggapi sehingga tak ada efek jera bagi pelaku kecurangan. Akibatnya MK suruh PSU. Tolong Pak Kapolda evaluasi Polres Kepulauan Yapen,” sebut Musa.

Musa menambahkan, keterlibatan polisi juga terindikasi terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Surat suara hasil coblosan dari distrik tidak diantarkan ke kantor KPU. Padahal, pengiriman surat suara itu dikawal aparat kepolisian. “Akhirnya 31 ribu suara masyarakat itu dihapuskan dan MK juga memerintahkan PSU di sana,” keluhnya.

Untuk pilkada Kabupaten Tolikara yang juga sebagaimana perintah MK wajib dilakukan PSU di 18 distrik, juga akibat beda tafsir, yakni KPU menyatakan sudah dilakukan pemungutan suara, sedangkan panitia pengawas (panwas) menyatakan belum dan langsung mengeluarkan rekomendasi tidak jelas.

“Nah, sekarang anggota KPU Tolikara disidang. Kalau mereka dihukum, tentu rakyat juga akan mempertanyakan ada apa sebenarnya,” ujar Musa.

Musa menambahkan, indikasi kecurangan dan dugaan keterlibatan kepolisian juga terlihat di pilkada di Intan Jaya. Pilkada di Intan Jaya berujung ricuh dan bentrok hingga menewaskan sejumlah warga.

“Saya pada prinsipnya tak bisa mengevaluasi kinerja kepolisian, tetapi hanya menyampaikan. Kalau di daerah lain, semisal Dogiyai, anggota polisi bisa patroli dan memegang senjata, kok di Intan Jaya anggota polisi hanya tangan kosong tanpa senjata. Nanti datang panah, warga mau tangkis dengan apa?” paparnya.

Boy Rafli Amar menyambut masukan tersebut. Sebab, imbuh dia, diskusi kali ini bertujuan untuk mengamankan demokrasi yang baik di Papua.

“Kita evaluasi bersama-sama. Lihat apakah ada penyimpangan dan hal lainnya dan jadi bahan pembelajaran. Petugas kepolisian pada prinsipnya tidak dibenarkan terlibat politik praktis,” ucapnya. (MC/EP/DG/JI/VR/FL/N-1)