Selesaikan Segera Pembebasan Lahan Tol Soker

UNTUK meminimalkan persoalan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Ngemplak berharap pembebasan lahan untuk tol Solo-Kertosono segera dilakukan.

Pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) lahan tol Solo-Kertosono (Soker) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali selaku bagian dari panitia pembebasan tanah (P2T), hendaknya bisa segera merampungkan persoalan kompensasi pembayaran lahan milik warga yang terkena proyek tol.

"Jika tidak cepat tuntas, kita khawatirkan akan menjadi persoalan yang bisa mengganggu kamtibmas," papar Kapolsek Ngemplak Ajun Komisaris Joko Widodo di sela-sela proses mediasi warga yang lahannya terkena proyek tol Soker, Rabu (3/5).

Sehari sebelum proses mediasi, puluhan warga Sawahan, Ngemplak yang terkena proyek tambahan lahan tol Soker nekat memblokade atau menutup ruas tol Sawahan. Aksi ini akan terus berlangsung sampai pihak PPK dan P2T lahan tol Soker membayar kompensasi lahan milik mereka.

Perwakilan warga Sawahan Anom Suratno tidak memberikan waktu mundur terkait pencairan dana tersebut. "Kompensasi pembayaran harus rampung Mei ini, tidak bisa molor lagi. Apalagi sudah menjadi kesepakatan pada 26 April lalu," ujar dia.

Anom sangat berharap, melalui mediasi ini ditemukan titik terang. Setidaknya warga sudah berulang kali melakukan komunikasi untuk minta hak ganti rugi setelah mereka melepas tanah untuk tol, sejak Agustus 2016.

"Jika memang data belum lengkap, ya secepatnya dirampungkan. Jangan samakan dengan mengukur rumah biasa. Apalagi ini proyek nasional, dan Presiden Jokowi menginginkan tol Soker sampai Surabaya sudah harus rampung 2018," ujar Kepala Satker Tol Soker Agus Sutardjo menyikapi blokade warga di ruas tol di kawasan Sawahan, Ngemplak itu. (OL-4)