Kompensasi Belum Dibayar, Warga Blokade Proyek Tol Soker

PULUHAN warga terdampak proyek Tol Solo-Kertosono ( Soker ) di ruas Sawahan, Ngemplak, Boyolali nekat menutup proyek tol Trans Jawa, Selasa ( 2/5) karena tanah miliknya yang dipergunakan untuk lahan tambahan proyek tol belum dibayarkan sampai sekarang.

Warga menuntut pihak Panitia Pengadaan Tanah ( P2T ) dan Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) Tol Soker menyelesaikan kompensasinya dan harus tuntas pada Mei ini.

"Tidak boleh molor lagi. Kalau tidak ya, jalan ini akan terus kita tutup. Kita sudah berulang kali menanyakan kepastian sejak Agustus 2016, tapi selalu mundur tanpa kepastian," papar koordinator aksi warga Sawahan, Anom dalam orasinya.

Presiden Jokowi pun, menurut dia, sudah dikirimi surat untuk membantu menyelesaikan kompensasi pembebasan lahan untuk tambahan proyek Tol Soker ini. Sejumlah warga peserta aksi yang sudah merelakan untuk pembangunan Tol Soker mengaku tidak habis mengerti kebijakan P2T dan PPK, tentang penundaan pembayaran kompensasi pembebasan lahan milik mereka.

Padahal untuk pembayaran lahan yang terkena proyek tambahan tol mendapatkan talangan dana dari PT SNJ ( Solo Ngawi Jaya ), selaku pemegang konsesi jalan Tol Soker.

" Pokoknya Mei ini kompensasi pembayaran pembebasan lahan, sesuai kesepakatan yang sudah dibuat pada 26 April lalu harus sudah lunas. Jika tetap tidak ada kejelasan, mohon maaf, blokade ruas tol utara jembatan Kali Pepe sampai Sawahan tidak akan dibuka," teriak beberapa warga usai menutup pring dan spanduk penutupan tol pada ruas selebar lebih dari 30 meter ini.

Terpisah Kepala Satker Tol Soker Agung Sutarjo meminta kepada pihak P2T dan PPK tol sebaiknya segera memenuhi tuntutan warga yang tanahnya terkena proyek. " Mereka sudah rela. Ini proyek nasional, jadi jangan berlambat-lambat. Jangan samakan mengukur rumah biasa. Apalagi Presiden Jokowi sendiri sudah mentargetkan 2018, tol Trans Jawa sampai Surabaya sudah harus selesai," tandas dia.

Ia khawatir jika sampai tidak ada kejelasan sisi pembayaran kompensasi pembebasan lahan di sejumlah wilayah, seperti di Ngasem, Dibal, Sawahan dan sejumlah daerah lain, maka proyek tidak akan bisa diselesaikan sesuai harapan Presiden Jokowi.

Saat ini para pelaksana konstruksi tol tidak bisa bekerja karena permasalahan ganti rugi tanah yang belum selesai. "Jadi sekali lagi, tidak perlu birokrasi yang rumit. Kalau memang data belum selesai, ya segera dipercepat. Masak perlu waktu berbulan-bulan bahkan hitungan tahun. Kasihan, masyarakat sudah memberikan dukungan tanahnya untuk proyek, pembebasannya tidak jelas sampai sekarang," tukas Sutarjo yang mengaku baru dua bulan ditunjuk sebagai Kepala Satker Tol Soker ini.(OL-3)