Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Gaji Dominasi Serapan APBD Sulsel

25/4/2017 14:58
Gaji Dominasi Serapan APBD Sulsel
(ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)

SERAPAN APBD Pemprov Sulsel dalam tiga bulan pertama 2017 masih di angka 10,4% atau sekitar Rp464 miliar dari total APBD 2017 sebesar Rp8,9 triliun.

Dari total nilai serapan itu, belanja rutin seperti gaji pegawai masih mendominasi. Proyek belum tersentuh anggaran lantaran masih proses tender.

"Performa anggaran kita masih pada posisi 10,4% dengan nilai Rp464 miliar. Mungkin tahap pertama lebih banyak ke gaji rutin. Proyek besar belum jalan karena masih dalam proses tender," ungkap Andi Arwin Azis, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel.

Menurut Arwin, posisi serapan anggaran memang masih dibawah target sebesar 20%. Penyebabnya, Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) pemprov baru efektif bekerja selama bulan Maret. Setelah penyusunan OPD baru, para pejabatnya baru dikukuhkan pada Februari lalu.

"Praktis tidak ada kegiatan sama sekali pada Januari, karena pejabat pengguna anggarannya belum ditetapkan. Setelah penetapan kuasa pengguna anggaran, PPTK, PPK dan sebagainya, baru proses tender mulai berjalan efektif pada akhir Februari. Otomatis kita baru efektif bekerja satu bulan, di bulan Maret," ungkapnya.

Ia menambahkan, OPD yang memiliki serapan tertinggi sebesar 21% ke atas didominasi dari lingkup kesehatan seperti UPT Tranfusi dan UPT Kulit dan
Kelamin karena ini memang pelayanan dasar. Sementara serapan OPD yang
paling rendah adalah Dinas ESDM sekitar 4,2%.

Memasuki triwulan kedua, Arwin berharap nilai serapan anggaran bisa lebih baik. Apalagi sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran baru menanjak mulai triwulan kedua, tiga dan empat.

"Tiap tahun serapan mulai menanjak pada triwulan kedua. Triwulan pertama tahun ini lebih banyak pada penyesuaian, karena adanya OPD baru. Memang baru tahun ini kita hadapi seperti ini. Porsi anggaran kita tiap triwulan yakni triwulan I 20%, triwulan II 25%, triwulan III 30%, dan triwulan IV 25%," urainya.

Ia menegaskan, pihaknya optimis triwulan kedua ini, semua OPD selaku pengguna anggaran bisa menggenjot realisasi serapan, dengan melakukan percepatan proses tender proyek.

"Untuk mengejar ketinggalan tentu harus dilakukan percepatan. Apalagi penekanan Pak Gubernur, harus mempercepat proses tender," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengakui kondisi serapan anggaran di awal tahun 2017 masih cukup jauh dari target. Karenanya, ia berharap agar jajarannya lebih fokus melakukan percepatan.

"Memang masih butuh perhatian serius, karena serapannya tidak sesuai dengan target," singkat Syahrul.

Kendati begitu, Syahrul mengatakan, sebenarnya masalah program semua OPD sudah berjalan sesuai rencana. Hanya saja, dirinya menginginkan apa yang sudah ada saat ini harusnya bisa lebih cepat.

Syahrul berharap, memasuki triwulan kedua semua jajaran OPD bisa lebih gesit, sehingga ketertinggalan serapan pada triwulan pertama bisa dikejar. "Saya mau lebih cepat. Kita harus kejar di triwulan kedua. Saya yakin bisa, harus bisa," tegas Syahrul.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan, rendahnya serapan anggaran sepanjang triwulan pertama terkendala lambatnya proses tender dilakukan, apalagi awal tahun masih penyesuaian akibat adanya OPD baru.

"Proyek-proyek fisik baru beberapa yang ditender, karena harus didahului dengan lelang perencanaannya. Setelah itu, baru lelang kegiatan fisiknya. Tapi menurut kepala LPSE, mungkin bulan ini semuanya akan rampung dilelang," pungkasnya. (OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya