Wakil Bupati Kesal Pejabat Kerap Pelesir ke Jakarta

WAKIL Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB),

Maria Geong tidak bisa menutupi kekesalan melihat perilaku aparat sipil negara (ASN) yang suka bepergian ke Jakarta untuk urusan yang tidak menguntungkan masyarakat di daerah.

Pasalnya, sambung dia, para pejabat birokrasi itu kerap sulit ditemui di saat kondisi urgen seperti bencana.

"Mereka merengek minta jadi kepala dinas. Saat dikasih jabatan, tidak bisa berbuat untuk kemakmuran rakyat jelata. Bahkan lebih cenderung menghabiskan uang ke Jakarta. Rakyat sengsara menunggu jawaban," tegas Maria saat sarasehan konservasi sumber daya alam Hutan Mbeliling di Labuan Bajo, kemarin.

Dia mencontohkan, di saat pembahasan tentang konservasi sumber daya alam itu, sejumlah instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, dan Bagian Hukum justru tidak hadir.

"Untuk mencapai hutan lestari, perlu dukungan dan koordinasi. Bagaimana dengan urusan daerah yang disebut sebagai destinasi wisata dunia? Ya tentu harus dijaga kelestarian objek wisata di daerah itu. Rapat penting begini dicek, ternyata pejabat dinas pelesir ke Jakarta," ujar Maria di hadapan para kepala desa dari Kecamatan Mbeliling.

Sementara itu, Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat, Supendi berjanji akan mendorong penaikan tambahan penghasilan untuk pegawai negeri sipil (TPPNS) atau yang umum disebut tunjangan daerah bagi staf atau pelaksana.

Apalagi, sambung dia, disparitas TPPNS antara pejabat dan staf sangat jauh.

"Karenanya kesejahteraan para staf sebagai abdi negara dan abdi masyarakat selama ini masih rendah," kata Supendi.

Dijelaskan Supendi, besaran TPPNS bagi para staf selama ini tidak sebanding dengan pekerjaan mereka.

Karena itu, ia menilai peningkatan besaran nilai TPPNS bagi para staf diharapkan bisa meningkatkan kinerja mereka.

Supendi menambahkan, para staf selama ini telah berkontribusi dalam berbagai iuran seperti untuk Korpri dan zakat profesi.

"Jadi gaji para staf sudah banyak dipotong."

Karena itu, imbuhnya, peningkatan TPPNS diharapkan bisa membahagiakan keluarga mereka.

Mengenai besarannya, Supendi meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) untuk mengkaji agar penaikan tidak memengaruhi belanja langsung di APBD.

Supendi mencontohkan pemberian TPPNS di Kota Gresik, Jawa Timur, yang hanya diberikan kepada staf yang tidak memiliki jabatan.

Adapun untuk guru yang telah bersertifikasi tidak diberikan dan dialihkan untuk para honorer yang menerima gaji rendah. (JL/UL/N-1)