Pelaku Usaha Dukung Pansus DPR di Batam

PELAKU usaha mendukung niat dua komisi di DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas dualisme Badan Pengusahaan (BP) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau.

"Pansus sebenarnya agak lambat, tapi kami mendukung penuh jika kebijakan lama dikembalikan. Tapi kami mendukung saja pansus DPR untuk perbaikan. Silakan saja mau dibuat pansus, yang penting pengusaha tidak dipersulit," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Djadi Rajagukguk di Batam, kemarin.

Menurut dia, dualisme kepemim-pinan di Batam kerap membingungkan pelaku usaha.

"Bagaimana nyaman berinvestasi jika ada keduanya sama-sama mengeluarkan kebijakan," kata dia.

Sebelumnya, dua komisi di DPR secara bergiliran mendatangi Batam untuk membahas dualisme kepemimpin-an antara pemkot dan BP Batam.

Kedua komisi itu, yakni Komisi II dan Komisi VI, sepakat mendorong pembentukan pansus.

"Pansus ialah jalan yang mungkin bisa dilakukan untuk persoalan ini," kata Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno seusai rapat bersama pemerintah daerah di Kota Batam, Kamis (20/4).

Menurut dia, persoalan dualisme di Batam terkait dengan regulasi.

BP Batam tidak sesuai dengan UU Pemerintah Daerah. Hanya, BP Batam terbentuk sebelum UU Pemerintah Daerah.

Pada Selasa (18/4), Komisi II DPR juga mendorong pembentukan pansus.

"Kami akan memilih itu untuk diketuk di paripurna. Ini akan menjadi terobosan agar masalah menjadi jernih," kata anggota Komisi II DPR, Rufinus Hutauruk, saat di Batam.

Menurut dia, pansus akan melibatkan beberapa komisi, di antaranya Komisi I, Komisi II, dan Komisi VI.

Penyebabnya, imbuhnya, posisi Batam yang strategis berada di wila-yah perbatasan dan urusan status ekonomi kota itu secara tidak langsung juga berkaitan dengan urusan luar negeri yang menjadi urusan Komisi I.

Selanjutnya, Komisi II dilibatkan terkait dengan urusan pemerintahan daerah dan lahan yang menjadi sengketa Pemkot dan BP Kawasan Batam.

"BP Kawasan Batam berada di bawah Komisi VI," kata dia.

Pada 5 Januari, Presiden Joko Widodo juga menilai dualisme kepemim-pinan di Batam telah menimbulkan keraguan pada para investor.

Mereka ragu menanamkan modal di kawasan Batam. (HK/Ant/N-1)