Pertumbuhan Ekonomi Aceh Harus 5,61%

UNTUK mendukung pembangunan di Bumi Serambi Mekah pada 2018, pemerintah akan membangun beberapa proyek prioritas nasional di Aceh. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan hal itu dalam sambutan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang dibacakan Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, di Gedung DPRD Provinsi Aceh, Senin (17/4).

Beberapa proyek prioritas nasional yang akan dibangun, antara lain pembangunan jalur KA Bireun-Lhokseumawe, pembangunan KA Trans-Sumatra antara Besitang-Langsa, pembangunan dan revitalisasi pelabuhan nasional Balohan dan penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan secara daring. “Pemerintah juga akan membangun beberapa proyek untuk mendukung prioritas nasional ketahanan pangan seperti pembangunan Bendungan Kaureto, Bendungan Bukoh, dan Ben­dungan Tiro,” kata Rudy. Selain itu, pemerintah telah menyusun berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 sebesar 5,6%, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat tumbuh sebesar 5,61%. “Untuk mewujudkan itu perlu didukung berbagai sektor mulai dari industri peng­olahan, pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, administrasi, dan sebagainya.” Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. “Tingkat kemiskinan Provinsi Aceh pada 2018 diproyeksikan sebesar 15,86% dan tingkat pengangguran sebesar 7%,” tambahnya.

Untuk mendukung prioritas nasional ini, Menteri Bambang berharap pembahasan dengan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi bisa dilakukan dengan pendekatan money follows program. “Artinya, fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya, sedangkan perencaana pembangunan kabupaten/kota lebih fokus dan terintegrasi dengan program prioritas nasional,” harapnya. Bambang menegaskan lagi bahwa Bappeda memiliki pe-ran penting dalam pengalokasian anggaran pembangunan. “Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD,” (FD/N-3)