Wagub: Sumbar Krisis Tekniksi Konstruksi

WAKIL Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit menyatakan Sumbar mengalami krisis tenaga teknik sipil. Disinyalir, Dinas Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan pegawai teknik sipil lebih dari 100 orang.

"Kita menyadari kebutuhan tenaga teknik sipil saat ini sangat tinggi, apalagi dengan ada UU No 2 tahun 2017 tentang teknik kontruksi, yang menekankan pentingnya sertifikasi bagi setiap tenaga kerja jasa kontruksi sebagai upaya meningkatkan kualitas kerja dan daya saing," ujar Nasrul Abit, saat pembukaan pertemuan tahunan Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik negeri se-Indonesia di Padang, Rabu (12/4).

Ia bercerita, ketika dahulu pada saat terjadi gempa 2009, Sumbar sangat membutuhkan 1.200 orang tenaga kontruksi yang bersertifikasi membangun Sumbar kembali, namun saat itu tidak punya satu pun.

"Oleh karena itu, kita berharap perhatian pemerintah pusat untuk ikut memperhatikan penerimaan aparatur spesialisasi ahli teknik kontruksi dalam mendukung pekerjaan ke PU di pusat dan di daerah," pungkasnya.

Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dudi Suryo Bintoro menyampaikan, pertumbuhan rata-rata nilai kontruksi di Indonesia sebesar 21% per tahun, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tenaga kerja kontruksi yang hanya mencapai angka 6%.

Sementara tenaga kerja kontruksi yang bersertifikat masih jauh di bawah dengan angka sekitar 10%.

Maka dari itu, tutur Dodi, perlu adanya pola kerja sama antara pemerintah dan stakeholerder terkait, serta pemberdayaan tenaga kerja konstruksi yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan persentase pertumbuhan rata-rata tenaga kerja.

"Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencetak tenaga ahli dan terampil agar siap memenuhi target pembangunan insfrastruktur yang telah dicanangkan," katanya.

Ia menambahkan, saat ini Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan telah menjalin kerjasama dengan 19 politeknik negeri yang tersebar diseluruh Indonesia dalam melaksanakan link and match dunia pendidikan dan kebutuhan industri kontruksi.

"Kita mulai dengan pencetakan asesor dosen politeknik dan asesor di BUMN hingga uji sertifikasi yang dilakukan terhadap mahasiswa dan lulusan politeknik bidang teknik sipil," tuturnya.

Namun, lanjut Wagub, hasil kegiatan uji kompetensi masih harus di evaluasi agar dapat meningkatkan mutu program pendidikan, sehingga dapat menjadikan peserta didik tenaga kerja konstruksi yang memiliki keahlian, kompetensi dan bersertifikat. (OL-5)