Pemkab Karawang Meminta KCIC Waspadai Konflik Sosial

PEMERINTAH Kabupaten Karawang, Jawa Barat meminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk waspadai konflik sosial pada lokasi yang akan dijadikan sebagai jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan stasiun terpadu.

"Iya saya juga sudah bilang kepada mereka. Segala urusan apapun di bawah tolong diselesaikan terlebih dahulu. Itu biar mereka (KCIC), Pemda tidak akan ikut campur," ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Karawang Eka Sanatha kepada Media Indonesia, Selasa (11/4).

Eka mengatakan sejauh ini KCIC mengaku kepada pemerintah daerah jika rencana pembangunan kereta cepat di Karawang tidak mengalami masalah apapun.

"Kalau pengakuan mereka tidak ada masalah. Seperti urusan sengketa dengan Perusahaan dikawasan industri tersebut mereka selesaikan sendiri. Kami tidak ikut campur," katanya.

Menurut Eka, sejauh ini pihak PT KCIC telah memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah untuk menentukan lokasi pembangunan jalur kereta cepat dan stasiun terpadu.

"Izin lokasinya sudah mereka dapatkan, sebagian besar lahannya berada di wilayah perhutani dan sisanya adalah milik perusahaan," kata Eka.

Eka menjelaskan di Karawang akan memiliki stasiun terpadu dengan luas 250 hektare. Stasiun kereta cepat akan disokong dengan pertokoan dan jalur bus yang langsung terintegrasi ke seluruh wilayah perkotaan di Karawang.

Bus-bus tersebut akan memiliki jalur khusus yang juga menghubungkan dengan Wilayah Kabupaten Bekasi.

"Kami juga dipastikan akan membuat exit tol baru di perbatasan Karawang Bekasi. Tepatnya di kilometer 42, Tol Jakarta - Cikampek, untuk menghindari kemacetan," pungkasnya. (OL-5)