Mahalnya Paten Bungkam UMKM

PARA pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bekasi masih enggan memasukkan produk mereka ke minimarket. Beratnya persyaratan menjadi penyebab pelaku UMKM enggan bekerja sama dengan pengelola minimarket.

Sri Widiana, salah satu pegiat UMKM di bidang makanan dan minuman di Kota Bekasi, mengaku masih enggan memasukkan dagangannya ke dalam etalase minimarket. Sebagaimana disyaratkan pengelola minimarket, produknya harus mengan­tongi sertifikat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) untuk mematenkan merek dagangnya.

“Itu butuh biaya yang tak sedikit. Saya sudah cari informasi ke kantor Kemenkum dan HAM, ternyata mahal untuk dapatkan sertifikat tersebut,” ujar Sri, kemarin.

Pada 2015, ia sempat mendatangi Kantor DJHKI untuk mematenkan produknya itu. Ia kaget bukan kepalang saat diberi tahu biayanya yang mencapai Rp3 juta.

“Saya ini usaha kecil dan saat itu baru merintis. Uang Rp3 juta itu mending buat beli bahan baku ketimbang bikin surat yang mahal itu,” tuturnya.

Meski ada aturan bahwa minimarket harus menjual 30% produk UMKM, Sri tak yakin hal itu akan terpenuhi mengingat berat dan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM. Apalagi, pelaku UMKM biasanya bermodal terbatas.

“Saya merintis dagangan dengan modal hasil pinjam dari Dinas Ko­perasi dan UMKM Kota Bekasi. Masa langsung habis hanya untuk urus sertifikat itu?” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi Karto menyampaikan, saat ini pihaknya belum bisa memberikan solusi bagi pegiat UMKM untuk mendapatkan paten merek dagang dari DJHKI.

Selain hak cipta, merek dagang serta label Halal dari MUI, para pedagang pun harus menjalani sejumlah tes yang diberikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

“Ini kan soal makanan dan mi­numan yang akan masuk ke tubuh manusia. Biaya untuk mengurus lolos standar itu memang sangat mahal,” ujar dia. (Gan/J-1)