Pemutihan Sewa Rusun bukan Solusi

PEMERHATI kebijakan publik Universitas Indonesia Agus Pambagio mengungkapkan adanya contoh untuk berkaca dari rencana pemutihan piutang tunggakan rumah susun. Ia menunjuk Norwegia yang memberikan tempat tinggal gratis kepada masyarakat sebagai salah satu solusi mengatasi kemiskinan.

"Di negara Skandinavia itu, pemerintah memberikan tempat tinggal secara gratis. Di negara kita belum mencukupi anggarannya sehingga sulit menerapkan seperti itu. Tapi jika pemutihan bisa dilakukan, bagus sekali, tidak masalah juga," terangnya, kemarin.

Meski demikian, Agus Pambagio menggarisbawahi dengan memutihkan tunggakan, pemerintah harus memastikan tidak lagi terjadi tunggakan. Surat perjanjian mengikat harus dibuat dengan sanksi yang tegas. Salah satunya tidak me-nempati tempat tinggal itu lagi jika kembali menunggak. "Sebenarnya ini tidak mendidik, tapi perjanjian hitam di atas putih harus dibuat agar tidak terjadi lagi tunggakan utang. Mungkin Pemprov DKI sekarang lagi banyak uang sehingga tunggakan diputihkan," cetusnya.

Agus menyatakan rusunawa diperuntukan sebagai tempat tinggal bagi warga miskin dengan sistem sewa dan bergantian. Jika ada warga yang menginginkan tempat tersebut menjadi hak milik, sesuai dengan aturan, mereka harus pindah ke rusunami.

Di lain pihak, Gugun Muhammad dari Tim Advokasi Urban Poor Consorsium (UPC) mengharapkan rusunawa (rumah susun sewa) dijadikan saja rusunami (rumah susun hak milik).

"Kami mendukung langkah pemerintah memutihkan utang sewa warga rusun karena secara riil memang menjadi beban masyarakat. Tapi pemutihan kan solusi jangka pendek. Lebih penting kita carikan solusi jangka panjang agar masalah serupa tidak terulang," cetusnya.

Dia mengusulkan solusi jangka panjang ialah mengubah rusunawa menjadi rusunami. Model rusunawa tidaklah tepat karena berdampak pada perilaku warga yang seperti kehilangan harapan dan semangat masa depan.

"Konsep rusunawa hanya bisa diterapkan bagi warga pendatang yang punya penghasilan tetap dan bukan asli warga Jakarta," lanjutnya.

Gugun meminta pemerintah memetakan model pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di rusunawa. Mereka tergusur dari rumah dengan profesi beragam.

"Setahu kami pemberdayaan ekonomi penghuni rusunawa dipaksa seragam yaitu berdagang, padahal tidak seperti itu. Harus ada pemetaan kerja dan kemampuan. Jadi, tidak melulu bantuan gerobak untuk berdagang," cetusnya.

Sebaliknya, pemerhati kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, berpandangan pemutihan otomatis menjadi beban negara meski dananya berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). "Jika dilihat dari anggaran, akan menjadi pemborosan. Tapi jika langkah ini tidak dilakukan, akan muncul penilaian pemerintah belum efektif membuat tempat tinggal murah bagi warganya," jelasnya.

Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat solusi lain atau memilih di antara keduanya. Bisa saja ke depannya membongkar kembali pintu anggaran agar tidak muncul masalah yang sama.

Rusun dibangun untuk kepentingan masyarakat dan kebijakan yang dikeluarkan sebagai upaya menangkap aspirasi masyarakat. "Jangan sampai muncul kebijakan setengah hati," imbuh Trubus. (J-2)