Hakim Ingin Perkara Penodaan Agama Cepat Diputus

MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ingin perkara penodaan agama segera diputus akhir Mei mendatang. Sebab Mahkamah Agung telah menerbitkan edaran supaya proses persidangan tak berlangsung lebih dari lima bulan.

Seperti diketahui, rangkaian sidang perkara penodaan agama bergulir sejak pertengahan Desember 2016.

“Sidang tidak boleh lebih dari lima bulan. Sebelum puasa sudah harus bisa kita putus,” ujar Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto saat memimpin sidang di Kementerian Pertanian, Selasa (21/3).

Dwiarso juga menyatakan sudah menerima banyak keluhan dengan adanya agenda sidang tersebut. Berbagai keluhan itu mempersoalkan kemacetan yang terjadi setiap Selasa di sekitar Kementerian Pertanian dan juga terganggunga agenda kerja pegawai Kementerian Pertanian.

Ia meminta tim kuasa hukum terdakwa lebih efisien memanfaatkan waktu sidang. Majelis hakim cemas putusan perkara terancam molor. Sebab tim kuasa hukum Ahok meminta penambahan 15 ahli di luar berkas acara. Maka, tim kuasa hukum Ahok juga memohonkan penambahan agenda sidang sebanyak empat kali.

“Hakim bukan melihat banyak-banyakan, tapi melihat mutu atau bobot kesaksian. Kami itu perlu memperhitungkan masih ada pembacaan tuntutan, pembelaan, replik, duplik, putusan. Tidak boleh melewati 5 bulan,” kata Dwiarso.

Majelis hakim kemudian meminta kepada terdakwa supaya mempercepat pembuktian tanpa mengurangi hak menyampaikan pembelaan. Dwiarso mengusulkan supaya agenda persidangan dilakukan dua kali setiap pekan.

“Jangan melebihi lima bulan persidangan. Kita bisa kebut setiap sidang sampai jam 12 malam,” ujar dia. (OL-5)