Netizen Respon Negatif Rencana Pemerintah Batasi Transportasi Daring

RENCANA pemerintah untuk membatasi operasionalisasi transportasi daring (online) direspon negatif oleh warga di dunia maya (netizen). Netizen menilai rencana itu justru akan merugikan masyarakat.

Pemilik akun twitter @agnazel menilai sistem yang diterapkan transportasi online lebih baik ketimbang transportasi konvensional. Hal tersebut berlaku baik dari sisi teknis maupun penerapan di lapangan.

“Taksi online lebih murah, sistem ulasan dan evaluasi driver (pengemudi) yang lebih terbuka, perhitungan tarif yang terbuka dan anti palak (pemaksaan),” kicau @agnazel seperti dikutip dari media sosial Twitter, Jumat (17/3).

Setali tiga uang, pemilik akun @ikrimisasi pun berkicau bahwa perilaku sopir taksi konvensional kerap menjadi penyebab beralihnya konsumen ke transportasi online. Pengemudi taksi konvensional juga sering meminta tarif melebihi angka yang tertera pada argometer.

"Itulah yang menyebabkan kami lebih memilih angkutan online," ujar akun tersebut.

Beragam cara berekspresi pun dilontarkan netizen untuk menolak rencana pemerintah tersebuh.

Pemilik akun @syannastasja memilih berkicau dengan cara menyindir (satir). Dirinya tidak mempermasalahkan pemberlakuan kebijakan itu, namun sebagai konsekuensi kemacetan Jakarta tidak akan terurai seperti yang dicita-citakan pemerintah.

“Tidak apa-apa tarif taksi online dimahalin, udah gitu orang akan lebih pilih naik kendaraan pribadi karena bensin murah. Trus bikin macet deh,” kata Anastasya Isabelle.

Komentar netizen tersebut bermunculan seiring dengan rencana pemerintah yang akan membatasi ruang gerak transportasi daring seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Rencananya kebijakan itu bakal diterapkan pada 1 April 2017 mendatang.

Sejumlah netizen mempertanyakan alasan pemerintah di balik rencana penerapan peraturan terkait tarif transportasi online itu. Beberapa diantara mereka pun membandingkan layanan serta tarif antara transportasi konvensional dengan transportasi online dan mengkritik keputusan pemerintah terkait hal ini.

Pada awal 2017 ini, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di ASEAN yang akan tercapai pada 2020 nanti. Hal tersebut telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemaparan visi jangka menengah Indonesia. Pemerintah juga akan mendorong terciptanya 1.000 pelaku usaha rintisan (start up) dengan nilai bisnis yang diperkirakan mencapai US$100 miliar. (OL-5)