Plt Sedih, DPRD DKI belum Pernah ke Luar Negeri

DI tengah cibiran publik terhadap kegemaran wakil rakyat studi banding ke luar negeri, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono malah mendorong DPRD DKI Jakarta periode sekarang secepatnya mengunjungi kota-kota maju di luar negeri.

"DPRD DKI Jakarta adalah satu-satunya anggota dewan yang belum pernah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," kata Sumarsono, kemarin (Rabu, 15/3).

Hal itu diketahuinya karena saat ini ia juga menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang salah satu tugasnya memberi persetujuan atas perjalanan dinas DPRD ke luar negeri. "Setelah saya klik, nol DKI Jakarta," kata Sumarsono.

Kebijakan DPRD DKI yang belum ke luar negeri itu, sambungnya, sah-sah saja jika untuk efisiensi APBD. Namun, yang dikhawatirkannya ialah minimnya wawasan global anggota dewan karena tidak pernah ke luar negeri selama menjabat.

"Jadi, mohon maaf saja, DKI enggak punya wawasan, misalnya soal investasi Jakarta skala internasional. Jadi enggak ada salahnya ke luar negeri," jelasnya.

Ia juga mencontohkan proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) yang membutuhkan keluasan wawasan anggota dewan dalam hal alat transportasi massal yang modern.

"MRT itu dari Jepang. Bagaimana MRT dibangun kalau belum pernah ke Jepang. Andaikata di masa kepemimpinan saya ada DPRD mau ke Jepang, langsung saya setujui," tegasnya.

Selasa (14/3) lalu, Sumarsono mengajak pimpinan DPRD DKI meninjau proyek MRT Jakarta. Dalam kunjungan itu, pimpinan dewan terkagum-kagum terhadap proyek prestisius tersebut.

Perihal dorongan studi banding ke luar negeri tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mendukungnya, tapi harus dibarengi dengan transparansi kegiatan. "Jangan sampai kerjanya cuma 10%, jalan-jalannya 90%," sindirnya.

Sebagai pengawas lembaga eksekutif, sambungnya, DPRD memang dituntut memiliki wawasan global yang mumpuni. Studi banding ke negara maju pun menjadi sebuah kebutuhan.

Sayangnya, lanjut Agus, program studi banding di kalangan anggota dewan kerap tidak dibarengi dengan transparansi.

"Padahal idealnya DPRD harus mendeklarasikan kunjungan ke luar negeri kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu mau ke mana saja mereka, bertemu dengan siapa, dan apa hasilnya. Tapi itu tidak pernah ada yang melakukan," kata Agus. (Aya/J-1)