Tiga Solusi Atasi Tawuran

TAWURAN antarwarga bertetangga yang merebak belakangan ini menjadi prioritas pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Pusat 2017. Musyawarah yang berlangsung di Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, kemarin, membicarakan upaya penuntasan konflik sosial di semua titik rawan tawuran. Misalnya, antarwarga Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, antarwarga Jalan Tambak, Jakpus, dengan Manggarai Selatan, Jaksel, dan antarwarga Kelurahan Kramat dengan warga Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang hadir dalam Musrenbang menyampaikan pihaknya membahas solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam penanganan masalah tawuran. "Jangka pendek kami bicara soal pengamanan. Bagaimana mempertemukan pihak yang berkonflik dan pihak kepolisian menjaga kondisi agar tidak terjadi tawuran susulan," urai Sumarsono, Rabu (15/3).

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut memandang sanksi tegas diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi mereka yang terlibat tawuran. Misalnya, pelaku tawuran yang mayoritas pelajar diberhentikan dari sekolah. Guru juga diberi sanksi tegas karena dianggap tidak bisa mengawasi muridnya. Sebagai solusi jangka menengah, Sumarsono menawarkan adanya penataan kawasan agar generasi muda memiliki lebih banyak ruang produktif, seperti pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Basuki Tjahaja Purnama sebelum cuti untuk mengikuti pilkada DKI putaran kedua mengungkapkan akan membangun 15 RPTRA di Jakpus. "Yang penting di daerah kumuh disiapkan ruang-ruang publik sehingga mereka bisa berinteraksi secara sosial dan bernapas dengan lega," lanjutnya. Solusi jangka panjang diimplementasikan dalam bentuk pembinaan mental warga. Selain itu, pemagaran sepanjang Jalan Tambak sampai underpass Manggarai akan dilakukan.

Pembangunan pagar menggunakan dana koefisien lantai bangunan (KLB). Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tawuran, pos polisi di kawasan Jalan Tambak akan dibangun. "Jangka pendek berdasarkan rembuk warga dan Polri, dipandang perlu pemagaran sepanjang Jalan Tambak sampai underpass Manggarai," kata Mangara.

Kegiatan yang bernapas silaturahim, menurut Wali Kota, juga sangat perlu digencarkan. Misalnya kegiatan gathering, outbond, atau kegiatan keagamaan bersama-sama. Musrenbang mengakui persoalan tawuran di area Jakpus tidak terlepas dari kepadatan penduduk. Di Kampung Rawa kepadatan penduduk mencapai ambang batas normal dengan 87.123 jiwa/kilometer persegi. Wilayah ini merupakan kawasan terpadat.

Padahal, di area Jakpus lainnya, paling banyak 25.507 jiwa/kilometer. Akibatnya, persoalan tawuran sering tidak terhindarkan. Pada 2016 tawuran terjadi sebanyak 27 kali. Tahun ini, hingga Februari tawuran sudah terjadi tiga kali. Tercatat 56 kelompok pemuda yang sering terlibat tawuran dan dianggap perlu mendapat pembinaan.